Electronic Theses and Dissertation

Indonesia dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari covid-19 terutama yang terjadi pada karyawan yang bekerja pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yang dirugikan karena perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tnpa membayarkan hak-hak Penggugat.
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor: 242/Pdt.Sus-PHI/2021, terhadap tidak diterimanya gugatan Penggugat pada perkara perselisihan hubungan kerja dalam hal pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pancaraksa Bangun Reksa dan untuk menjelaskan sudah atau belum tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui pendekatan kasus dan perundang-undang. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian diketahui bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 242/Pdt.Sus-PHI/2021 tidak memperhatikan seluruh fakta dipersidangan dan tidak sesuai dengan aturan yang diatur. Bahwa mengenai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Pancakarsa Bangun Reksa sudah melalui proses mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan, dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pertimbangan Majelis Hakim belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hakim dalam putusan ini mengabaikan hak Penggugat atas uang pesangon yang dimilikinya terhadap PT. Pancakarsa Bangun Reksa sehingga putusan pengadilan tersebut tidak memperhatikan hak-hak pemohon yang sudah berusaha menyelesaikan perkaranya.
Saran bagi Majelis Hakim untuk lebih teliti dalam memperhatikan fakta dalam melakukan peninjauan di persidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan dan mencapai keseluruhan dari tujuan hukum, yaitu keadilan, dan kepastian hukum. 

Indonesia is faced with many problems related to economic aspects due to Covid-19, since February 2020 economic growth has experienced a drastic decline, causing business actors to be in a financial crisis, which has greatly influenced decision making, one of which is maintaining the number of employees who have been laid off. due to the impact of Covid-19, especially what happened to employees who work at PT. Pancakarsa Bangun Reksa suffered losses because the company terminated employment unilaterally without paying the Plaintiff's rights. The aim of writing this case study is to explain the considerations of the panel of judges in decision Number: 242/Pdt.Sus-PHI/2021, regarding the non-acceptance of the Plaintiff's claim in an employment dispute case regarding unilateral termination of employment carried out by PT. Pancaraksa Bangun Mutual and to explain whether or not the legal objectives have been achieved, namely justice and legal certainty. The research method used is normative juridical research, which is carried out through a case and statutory approach. The data source used in this research uses secondary data sources which are divided into primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that in giving consideration to the Medan District Court Decision Number: 242/Pdt.Sus-PHI/2021, they did not pay attention to all the facts at trial and did not comply with the regulated rules. Whereas regarding the violation case committed by PT. Pancakarsa Bangun Reksa, it has gone through a mediation process through the Deli Serdang Regency Manpower Service, but the two of them did not reach an agreement, and the worker or worker filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The consideration of the Panel of Judges is not in accordance with the provisions regulated in Article 164 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning employment. The judge in this decision ignored the Plaintiff's right to the severance pay he owed PT. Pancakarsa Bangun Reksa so that the court's decision does not pay attention to the rights of the applicant who has tried to resolve the case. Suggestions for the Panel of Judges to be more careful in paying attention to the facts in conducting reviews at trial so that the Panel of Judges' legal considerations do not contain errors and achieve the overall objectives of the law, namely justice and legal certainty.