Electronic Theses and Dissertation

Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan: “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”,Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai membelanjakan uang rupiah palsu di wilayah hukum Meulaboh.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu yang relatif ringan, serta upaya menanggulangi tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu.
Penelitian ini merupkan penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dngan cara mempelajari buku, literasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya membelanjakan uang rupiah palsu yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor rendahnya pendidikan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku membelanjakan rupiah palsu, adalah pelaku belum pernah dihukum, pelaku menyesali perbutannya, keterangan pelaku tidak berbelit-belit, pelaku berterusterang selama proses persidangan sehingga memudahkan jalannya sidang. Polres Aceh Barat dalam upaya mencegah tindak pidana membelanjakan uang rupiah palsu yaitu berupa upaya pre-emtif seperti melakukan sosialisasi tentang uang rupiah palsu kepada masyarakat, upaya preventif seperti melakukan pengawasan di tempat perdagangan, serta upaya represif yaitu memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.
Disarankan adanya kerjasama antar pemerintah, pihak kepolisian, dan masyarakat dalam meningkatkan kinerja mengantisipasi masalah tindak pidana beredarnya uang rupiah palsu di tengah masyarakat. Kepada Polres Aceh Barat perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang berwenang seperti Bank Syariah Indonesia guna mencegah peredaran uang rupiah palsu pada masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih hati hati terhadap peredaran uang rupiah palsu yang terjadi dalam lingkungan sekitar, dan masyarakat mau melapor ke pihak berwajib apabila menjadi korban tindak pidana rupiah palsu.

Article 36 paragraph (3) of Law Number 7 of 2011 concerning currency states: "Every person who circulates and/or spends Rupiah which he knows is Counterfeit Rupiah as intended in Article 26 paragraph (3), namely that every person is prohibited from circulating and/or spending Rupiah which he knows is fake, is punishable by a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah)," However, in reality, there are still cases regarding spending Rupiah. counterfeit in the Meulaboh jurisdiction. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing the criminal act of spending counterfeit rupiah, the judge's considerations in handing down a decision on the crime of spending counterfeit rupiah which is relatively light, as well as efforts to overcome the crime of spending counterfeit rupiah. This research is empirical juridical research. Research data was obtained from field research and library research. Field research was carried out by interviewing respondents and informants. Literary research is carried out by studying books, literacy and applicable laws and regulations. The results of the research show that the factors causing the spending of counterfeit rupiah currency are economic factors, environmental factors, and low education. The judge's consideration in deciding a case against a perpetrator who spent fake rupiah is that the perpetrator has never been punished, the perpetrator regrets his actions, the perpetrator's statement is not complicated, the perpetrator is honest during the trial process, making it easier for the trial to proceed. West Aceh Police in an effort to prevent criminal acts of spending counterfeit rupiah currency, namely in the form of pre-emptive efforts such as conducting outreach about counterfeit rupiah currency to the public, preventive efforts such as carrying out surveillance at trading places, as well as repressive efforts, namely providing sanctions to perpetrators according to their actions. It is recommended that there be cooperation between the government, the police and the community in improving performance in anticipating the criminal problem of circulating counterfeit rupiah currency in the community. The West Aceh Police need to increase cooperation with other authorized agencies such as the Indonesian Sharia Bank to prevent the circulation of counterfeit rupiah currency among the public. It is hoped that the public will be more careful about the circulation of counterfeit rupiah currency that occurs in the surrounding environment, and that the public will report to the authorities if they become victims of criminal acts of counterfeit rupiah.