Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TIDAK HORMAT ( SUATU PENELITIAN DI PTUN KOTA BANDA ACEH )
Pengarang
M.OSCAR LUTHFAN Y - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Chadijah Rizki Lestari - 198603032014042001 - Dosen Pembimbing I
Syarifuddin - 195812311989031018 - Penguji
Teuku Ahmad Yani - 196510081990031001 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010098
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Muhammad Oscar
Luthfan Y,
2023
Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H
Menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, Banding administratif sebagaimana dimaksud diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian gugatan kepegawaian berkaitan dengan mekanisme pemecatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, prosedur penyelesaian gugatan kepegawaian di PTUN Kota Banda Aceh, serta pertimbangan hakim PTUN Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan Perkara.
Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan pustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberhentian kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat pemberhentian tersebut telah diatur didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian secara tidak hormat dikarenakan kejahatan jabatan/tindak pidana/penyelewengan dan pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dan pada pemberhentian ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pertimbangan Hakim PTUN Kota Banda Aceh Dalam Menyelesaikan Perkara Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat karena telah adanya putusan tetap (inkracht) yang menyatakan penggugat telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi
Disarankan dalam melakukan prosedur pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran peraturan kepegawaian yang mengakibatkan pemberhentian kepada Aparatur Sipil Negara hendaknya diperiksa lebih teliti. Peraturan tegas dan tidak diskriminasi memang diperlukan di semua bidang tidak terkecuali kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran pelanggaran yang mengakibatkan pembarhentian.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 02/G/2015/PTUN-BNA TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Aslini, 2018)
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN (Faisal, 2022)
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF (Azzahrawi, 2019)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH NOMOR: 7/G/LH/PTUN.BNA TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 522.51/ DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN ATAS NAMA PT KAMIRZU (MUHAJIR, 2020)
DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Sitti Uswatul Hasanah, 2023)