Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mengatur tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok sesuai pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. YaPKA dan YAKC merupakan LPKSM yang aktif di Banda Aceh dapat melakukan advokasi hukum untuk pemberdayaan konsumen agar mampu menjadi konsumen yang paham akan hak-haknya. Pada Pasal 4 UUPK disebutkan hak konsumen yaitu “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”. Namun kenyataannya saat ini di Banda Aceh terdapat produk makanan usaha mikro yang beredar mengabaikan ketentuan tentang pencantuman informasi label. Konsumen perlu mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap tentang produk-produk makanan yang mereka konsumsi agar terciptanya kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan LPKSM terhadap peredaran produk makanan tanpa informasi label di Banda Aceh, menjelaskan faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tersebut serta menjelaskan hambatan dan tantangan LPKSM dalam praktik ketika melakukan advokasi hukum berkaitan dengan hak konsumen di Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk advokasi yang diberikan YaPKA yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi serta pendampingan di luar maupun di dalam pengadilan.YAKC selaku LPKSM yang baru dibentuk di Banda Aceh juga telah melakukan advokasi hukum kepada konsumen dan pelaku usaha. Faktor-faktor yang membuat pelaku usaha menjual produk tanpa informasi label dan konsumen membeli produk makanan tanpa informasi label mulai dari faktor kurangnya pengetahuan hukum, faktor kurangnya sosialisasi dan edukasi hingga faktor kurangnya pengawasan Disperindag Provinsi Aceh. Adapun hambatan dan tantangan yang dialami oleh YaPKA dan YAKC dalam melakukan advokasi berkaitan dengan hak-hak konsumen timbul dari faktor internal maupun eksternal.

Disarankan bagi konsumen agar lebih teliti untuk melihat informasi label dalam membeli produk makanan yang akan dikonsumsi dan lebih berani untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami. Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK.

Article 1 paragraph (9) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), regulates the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM) as a non-governmental institution registered and recognized by the government which has activities to handle consumer protection. LPKSM can advocate or empower consumers to be able to fight for their rights independently, both individually and in groups in accordance with Article 7 of Government Regulation Number 59 of 2001 concerning Non-Governmental Consumer Protection Institutions. YaPKA and YAKC are LPKSM which are active in Banda Aceh and can carry out legal advocacy to empower consumers so they can become consumers who understand their rights. In Article 4 of the UUPK, consumer rights are stated, namely "The right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/services". However, in reality, currently in Banda Aceh there are micro-enterprise food products circulating that ignore the provisions regarding the inclusion of label information. Consumers need to get factual, clear and complete information about the food products they consume in order to create comfort, security and safety for consumers. This research aims to explain the forms of legal advocacy to consumers and business actors carried out by LPKSM regarding the distribution of food products without label information in Banda Aceh, explain the factors that make business actors sell products without label information and consumers buy these food products and explain LPKSM's obstacles and challenges in practice when carrying out legal advocacy related to consumer rights in Banda Aceh. The method used in this research is sociological juridical research. Sociological juridical research is research that obtains legal knowledge empirically with data obtained directly from the source. The source of data obtained in writing this thesis was library research and field research. The approach used is a qualitative approach. The research results show that the form of advocacy provided by YaPKA is through consultation, negotiation, mediation and assistance outside and inside the court. YAKC as the newly formed LPKSM in Banda Aceh has also carried out legal advocacy to consumers and business actors. The factors that make business actors sell products without label information and consumers buy food products without label information range from a lack of legal knowledge, a lack of socialization and education to a lack of supervision by the Aceh Province Department of Industry and Trade. The obstacles and challenges experienced by YaPKA and YAKC in carrying out advocacy related to consumer rights arise from internal and external factors. It is recommended that consumers be more careful in looking at label information when purchasing food products to be consumed and have the courage to hold business actors accountable for the losses they experience. It is recommended that business actors fulfill their obligations as regulated in the UUPK.