Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Praktek penegakan hukum terhadap barang kejahatan sebagai barang bukti kejahatan dalam proses pidana tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, ketentuan KUHAP terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum mencerminkan perlindungan yang memadai, pedahal kepemilikan itu merupakan hak pundamental yang harus dilindungi. Benda-benda yang dapat disita adalah Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana.Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Namun Sebelum adanya putusan pengadilan kepemilikan benda sitaan tersebut masih tetap milik tersangka atau dapat juga milik pihak ketiga. Keharusan untuk penyimpanan benda sitaan di RUPBASAN sehingga dapat terlindungi tidak dapat dipenuhi karena RUPBASAN hanya ada di Porovinsi. Keadaan ini dapat berpotensi terjadinya kerusakan atau pengurangan nilai dari benda yang disita. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menjelaskan kedudukan Hukum hak kepemilikan terhadap barang sitaan dalam perkara pidana, untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian terhadap pengelolaan barang sitaan dalam Perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Dan untuk mengetahuai dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan

Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normative, dimana ketentuan hukum mengenai penyitaan akan diuji dengan asas-asas hukum terkait dengan perlindungan dan hak asasi. Hasil dari analisis ini diharapkan akan memberi kontribusi terhadap norma hukum yang akan ada (preskriftif)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Hukum hak kepemilikan terhadap barang sitaan dalam perkara pidana, adalah tetap milik mutlak dari pemilik sebelum adanya keputusan pengadilan, karena pengertian dari penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi intinya penyitaan itu adalah pengambilalihan untuk kepentingan pembuktian. Status milik dari benda sitaan baru akan berubah kalau ada putusan pengadilan dan dapat saja benda tersebut di dalam mkeputusan pengadilan akan dikembalikan kepada terdakwa atau terpidana atau pihak ketiga, yang tentunya harus dalam keadaan semula. Terkait dengan penyelesaian terhadap pengelolaan barang sitaan dalam Perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya belum ada sarana hukum. Sarana hukum yang ada hanyalah terhadap sah atau tidaknya penyitaan yang dapat diajukan melalui praperadilan. Ada ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi, tapi itu juga hanya melalui praperadilan. Kalau ada putusan pengadilan myang mengembalikan benda nsitaan kepada pemiliknya dan itu rusak, maka tidak ada sarana hukum di dalam KUHAP yang dapat ditempuh. Perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan barang sitaan belum memadai, yang ada hanya terhadap penyitaan yang tidak sah

Diharapkan Perlu adanya aturan khusus terkait dengan penambahan kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara diperkuat dalam KUHAP, sehingga memiliki fungsi dan tugas yang lebih jelas. Sehingga tidak terjadi multi interprestasi peraturan yang berbeda-beda.Diharapkan pemerintah bisa berkoordinasi dengan intansi terkait dalam upaya pengembangannya dengan merevisi SKB untuk memperjelas fungsi kesiapan Rupbasan menerima titipan Basan dan baran yang berkaitan dengan penanganan basan dan baran. Diharapkan adanya konseptual legal terhadap perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana sehingga menjadi dasar hukum bagi aparat penegakan hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Rupbasan dalam melakukan penyitan benda yang patut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka. Sehingga memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi tersangka, korban dan pihak lain yang berkepentingan.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Kepemilikan, Barang Sitaan, Perkara Pidana

ABSTRACT The practice of law enforcement regarding criminal goods as evidence of crimes in criminal proceedings is not in line with the objectives of the law itself, the provisions of the Criminal Procedure Code relating to legal protection for the right to own confiscated goods do not yet reflect adequate protection, even though ownership is a fundamental right that must be protected. Objects that can be confiscated are objects or bills from suspects or defendants which are suspected to have been obtained in whole or in part from a criminal act or part of a criminal act. Objects that have been used directly to commit a criminal act or to prepare a criminal act. However, before there is a court decision, ownership of the confiscated objects still belongs to the suspect or could also belong to a third party. The requirement to store confiscated objects in RUPBASAN so that they can be protected cannot be fulfilled because RUPBASAN is only in Porvinsi. This situation could potentially result in damage or reduction in the value of the confiscated objects. So thisresearch aims to find out and explain the legal position of ownership rights to confiscated goods in criminal cases, to find out and explain the resolution of the management of confiscated goods in criminal cases which cause losses to their owners. And to find out and explain legal This research uses normative legal research methods, where legal provisions regarding confiscation will be tested with legal principles related to protection and human rights. It is hoped that the results of this analysis will contribute to existing legal norms (prescriptive).The results of the research show that the legal position of ownership rights to confiscated goods in criminal cases is that they remain the absolute property of the owner before a court decision is made, because the meaning of confiscation itself is a series of actions by investigators to take over and/or keep under their control movable or immovable objects, tangible or intangible for evidentiary purposes in investigations, prosecutions and trials. So in essence, confiscation is a takeover for evidentiary purposes. The ownership status of confiscated objects will only change if there is a court decision and it is possible that the objects in the court decision will be returned to the defendant or convict or a third party, which of course must be in its original condition. Regarding the resolution of the management of confiscated goods in criminal cases that cause losses to their owners, there is no legal means yet. The only legal means available are whether the confiscation is valid or not, which can be submitted through a pretrial hearing. There are provisions for compensation and rehabilitation, but that is only through pre-trial. If there is a court decision to return the confiscated object to its owner and it is damaged, then there are no legal means in the Criminal Procedure Code that can be taken. Legal protection for ownership rights of confiscated goods is inadequate, only against illegal confiscation. It is hoped that there will be a need for special regulations related to the additional authority of the State Storage House for Confiscated Objects to be strengthened in the Criminal Procedure Code, so that it has clearer functions and duties. So that there are no multiple interpretations of different regulations. It is hoped that the government can coordinate with related agencies in its development efforts by revising the SKB to clarify the function of Rupbasan's readiness to accept Basan and Baran deposits related to the handling of Basan and Baran. It is hoped that there will be a legal concept for legal protection for confiscated objects in the criminal justice system so that it becomes a legal basis for law enforcement officials, especially investigators, public prosecutors, judges and criminal justice officers, in confiscating objects that are suspected to be the result of criminal acts committed by suspects. So as to provide guarantees and legal protection for suspects, victims and other interested parties. Keywords: Protection, Ownership Rights, Confiscated Goods, Criminal Cas