Electronic Theses and Dissertation

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DI KOTA BANDA ACEH

M. Rabiel Bahana , Suhaimi , Darmawan
ABSTRAK
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) disebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Pelapor dimaksud menurut Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk juga Notaris. Sehingga Notaris juga wajib untuk menerapkan PMPJ, hal ini lebih lanjut diatur Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam praktek penerapan PMPJ belum dilaksanakan dengan sebenarnya, bahkan ditemukan adanya notaris yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi dalam penerapan PMPJ. Dalam hal ini pada Tahun 2022 terdapat 5 (lima) Notaris yang terindikasi berisiko tinggi dalam kaitannya dengan penerapan PMPJ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor penyebab ditemukan adanya Notaris yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau terindikasi berisiko tinggi dan pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang berisiko tinggi dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni, mengadakan penelitian dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan konseptual. Data terutama dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Data/bahan hukum dianalisis dengan cara analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab Notaris di Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori berisiko tinggi: (1) karena kesalahan pengisian kuesioner, dimana hampir semua notaris salah dalam mengisi kuesioner penerapan PMPJ, (2) pengisian kuesioner asal jadi, yang penting sudah diisi dan kewajibannya sudah dilakukan, (3) karena ada beberapa pertanyaan bersifat menjebak dan saling berkaitan sehingga tidak diisi dengan benar, (4) sosialisasi tentang teknis pengisian kuesioner PMPJ tidak maksimal, sehingga Notaris merasa kewalahan dalam penerapan PMPJ dan dalam pengisian kuesioner yang menyangkut penerapan PMPJ. Pengawasan terhadap Notaris yang berisiko tinggi dalam penerapan PMPJ dilakukan oleh Tim Joint Audit Kepatuhan Langsung (On-Site), yang ditetapkan oleh Kakanwil Kemenkumham Aceh dengan anggotanya yang terdiri dari unsur Kanwil Kemenkumham dan unsur Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Dengan ikut sertanya Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat tercapainya sinergitas yang baik antara Kanwil Kemenkumham Aceh, MPWN dan MPDN untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris.
Diharapkan kepada Kemenkumham dapat melakukan simulasi pengisian kuesioner yang diikuti oleh seluruh Notaris, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengisian kuesioner PMPJ. Kemudian, Notaris di Kota Banda Aceh agar dapat menerapkan PMPJ terhadap kliennya secara serentak dan secara seragam.

Kata Kunci: Pengawas Notaris, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

SUPERVISION OF NOTARIES IN IMPLEMENTING KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE IN BANDA ACEH M. Rabiel Bahana , Suhaimi , Darmawan ABSTRACT Article 18 paragraph (2) of Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime (PPTPPU Law) states that the Reporting Party is obliged to implement the PMPJ stipulated by each Supervisory and Regulatory Institution. According to Article 3 of Government Regulation No. 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime, this includes Notaries. Hence, notaries are also obliged to implement PMPJ, and this is further regulated in Article 2 paragraph (1) of Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 9/2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries. In practice, the application of PMPJ has not been appropriately implemented, and it was even found that some notaries are included in the high-risk category in the application of PMPJ. In this case, in 2022, 5 (five) Notaries indicated high risk concerning applying PMPJ. This study aims to determine and reveal the factors that cause the existence of Notaries who are included in the high-risk category or indicated to be at high risk and the implementation of supervision of high-risk notaries in the application of the Principles of Recognizing Service Users (PMPJ) or also known as Know Your Customer (KYC). This research is empirical juridical research, which is conducted by analyzing the reality that exists in practice. The research approach used is conceptual, and data is mainly collected through field research and literature research. Data/legal materials are analyzed employing qualitative analysis. The results showed that the factors causing notaries in Banda Aceh were included in the high-risk category: (1) due to mistakes in filling out the questionnaire, where almost all notaries were wrong in filling out the PMPJ application questionnaire, (2) filling out the questionnaire carelessly, where the important thing is that it has been filled in and the obligations have been carried out, (3) because there are several questions that are tricky and interrelated so that they are not filled in correctly, (4) socialization of the technical filling out of the PMPJ questionnaire is not optimal so that Notaries feel overwhelmed in the application of PMPJ and in filling out questionnaires concerning the application of PMPJ. Supervision of high-risk Notaries in the application of PMPJ is conducted by the Joint On-Site Compliance Audit Team, which is determined by the Regional Head of the Aceh Ministry of Law and Human Rights with members consisting of elements of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and elements of the Regional Supervisory Assembly of Notaries (MPWN), Local Supervisory Assembly of Notaries (MPDN). Through the participation of the Notary Supervisory Council, a good synergy can be achieved between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Aceh, MPWN, and MPDN to supervise Notaries. It is hoped that the Ministry of Law and Human Rights can conduct a simulation of filling out the questionnaire attended by all Notaries so that there are no more errors in filling out the PMPJ questionnaire. Subsequently, notaries in Banda Aceh can implement PMPJ for their clients simultaneously and universally. Keywords: Notary Supervisor, Implementation of the Principle of Know Your Customer (PMPJ