Electronic Theses and Dissertation

Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI bahwa: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pealnggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.
Tujuan dari penulisan skripsi untuk menjelaskan penerapan asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI AD melakukan tindak pidana desersi, dan landasan pemikiran yang digunakan hakim peradilan militer dalam menjatuhkan pidana pemecatan pada prajurit TNI AD pelaku tindak pidana desersi.
Data penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku, jurnal, serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asas Kepentingan Militer di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berjalan dengan lancar tanpa kendala signifikan. Dalam putusan kasus tindak pidana desersi yang melibatkan prajurit TNI AD, majelis hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mempertimbangkan dengan baik aspek-aspek yang mempengaruhi hukuman, termasuk pertimbangan asas kepentingan militer, selain hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Faktor-faktor penyebab prajurit TNI AD melakukan tindak pidana desersi, yang meliputi kurangnya kedisiplinan serta faktor-faktor eksternal dan internal seperti keluarga, ekonomi, niat, usia, ketidaksiapan mental untuk tugas di daerah konflik, pemahaman yang kurang mengenai peraturan militer, penempatan yang tidak sesuai, dan lingkungan. Landasan pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi adalah sejauh mana seorang anggota militer layak dipertahankan dalam institusi militer.
Disarankan kepada Oditur dalam menuntut terdakwa desersi seta Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI harus dengan bijak, dan pelaku tindak pidana desersi harus displin dalam dinas militer dan berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai abdi negara.

Article 65 paragraph (2) Law no. 34 of 2004 concerning the TNI that: "Soldiers are subject to the authority of the Military Court in cases of violations of military criminal law and are subject to the authority of the General Court in cases of violations of general criminal law as regulated by law." The aim of writing a thesis is to explain the application of the principle of military interest in the criminal dismissal of TNI AD soldiers who commit the crime of desertion, as well as to analyze the factors that cause TNI AD members to commit criminal acts of desertion, and the rationale used by military court judges in imposing the penalty of dismissal on soldiers. TNI AD perpetrator of the crime of desertion. This thesis research data was obtained from library research and field research. Literary research is carried out by reading, reviewing and quoting from books, journals and reviewing the provisions of laws and regulations related to the problem. Meanwhile, field research is carried out by interviewing respondents and informants. The research results show that the implementation of the Military Interest Principle at Military Court I-01 Banda Aceh went smoothly without significant obstacles. In deciding the criminal case of desertion involving TNI AD soldiers, the panel of judges at Military Court I-01 Banda Aceh carefully considered the aspects that influenced the sentence, including consideration of the principle of military interests, in addition to matters that could aggravate or lighten the sentence. Factors that cause TNI AD soldiers to commit criminal acts of desertion, which include lack of discipline as well as external and internal factors such as family, economics, intentions, age, mental unpreparedness for duty in conflict areas, lack of understanding of military regulations, inappropriate placement. appropriate, and environmental. The rationale used by judges in imposing dismissal sentences on TNI AD soldiers who commit the crime of desertion is the extent to which a military member is worthy of being retained in a military institution. It is recommended that the Auditor in prosecuting the defendant for desertion and the Panel of Judges in imposing the additional penalty of dismissal on TNI Soldiers must be wise, and the perpetrator of the crime of desertion must be disciplined in military service and concentrate on his work as a public servant.