Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang paling ujung barat negara Indonesia yang secara geografis dikelilingi oleh Selat Malaka, Samudera Hindia dan berbatasan dengan Selat Benggala. Potensi sumber daya perikanan yang besar di wilayah laut Aceh menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Aktivitas penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal penangkap ikan di ZEE saat ini semakin mengkhawatirkan terkait dengan masalah perikananan FAO telah menerbitkan instrument atau peraturan FAO yang ditujukan untuk memerangi dan mengurangi tindakan illegal unreported dan unregulated fishing yang dikenal dengan nama International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eleminate Illegal, Unreported and Unregulated (IPOA-IUU Fishing). Bagi negara yang telah meratifikasi IPOA harus melakukan Kerjasama regional dalam satu Kawasan dalam membuat Regional Plan of Action selain itu juga harus membuat national plan of action sebagai bentuk memerangi IUU Fishing di negaranya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan implementasi IPOA-IUU Fishing Tahun 2001 terhadap upaya pencegahan illegal fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh dan Menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan IPOA-IUU Fishing terhadap upaya pencegahan illegal fishing Tahun 2001 pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Aceh.
Data penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan dan perundang-undangan, Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi IPOA-IUU Fishing Tahun 2001 terlaksana sesuai dengan program yang dibuat oleh pemerintah dengan cara melakukan sistem pengawasan dan pengendalian illegal fishing yang dimaksud tentunya melibatkan berbagai instansi pemerintah (multi sektor dan lintas departemen) secara bersama dan sinerjik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan IPOA-IUU Fishing adalah banyaknya praktek IUU-Fishing yang dialami di Provinsi Aceh yang menjadi salah satu ancaman utama kelestarian sumber daya ikan. Ancaman lain yang dapat dirasakan yakni praktek perikanan destruktif.
Disarankan kepada pemerintah agar menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjuta kepada stage holder untuk mencapai tujuan agar kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga.Untuk masyarakat khususnya nelayan Provinsi Aceh agar tetap mematuhi aturan kegiatan penangkapan/pemancingan.

Aceh Province is the westernmost province of Indonesia which is geographically surrounded by the Strait of Malacca, the Indian Ocean and borders the Strait of Bengal. The large potential of fishery resources in the Aceh sea area causes illegal fishing to occur. Illegal fishing activities by fishing vessels in the EEZ are currently increasingly worrying related to fisheries problems. FAO has issued FAO instruments or regulations aimed at combating and reducing illegal unreported and unregulated fishing, known as the International Plan of Action to Prevent. , Deter, and Eleminate Illegal, Unreported and Unregulated (IPOA-IUU Fishing). Countries that have ratified IPOA must carry out regional cooperation in one region in making a Regional Plan of Action. Apart from that, they must also make a national plan of action as a form of combating IUU Fishing in their country. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of IPOA-IUU Fishing in 2001 towards efforts to prevent illegal fishing in the Exclusive Economic Zone (EEZ) in Aceh Waters and explain the obstacles faced by the government in implementing IPOA-IUU Fishing towards efforts to prevent illegal fishing in 2001 in the Zone. Exclusive Economy (EEZ) in Aceh Waters. This thesis research data was obtained from library research and field research. Literature research was carried out by reading books, regulations and legislation, while field research was carried out by interviewing informants and respondents. The results of the research explain that the implementation of IPOA-IUU Fishing in 2001 was carried out in accordance with the program created by the government by implementing a monitoring and control system for illegal fishing which of course involved various government agencies (multi-sector and cross-department) jointly and synergistically, both executive, legislative and judicial. The obstacle faced by the government in implementing IPOA-IUU Fishing is the large number of IUU-Fishing practices experienced in Aceh Province which is one of the main threats to the sustainability of fish resources. Another threat that can be felt is destructive fishing practices. It is recommended that the government establish good and continuous communication with stage holders to achieve the goal of maintaining the sustainability of natural resources. For the community, especially fishermen in Aceh Province, to continue to comply with the rules for fishing/fishing activities.