Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN
Pengarang
FERDI FACHROJY - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010264
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
FERDY FACHROJI
(2023) KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,68) (pp,) (bibl) (tabl,9)
Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.
Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan penerimaan Pemerintah Aceh untuk mendanai pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pembiayaan bagi masyarakat miskin, pendidikan dan kesehatan. Penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh dimulai sejak Tahun 2008, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dana Otonomi Khusus ini diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan bagaimana kewenangan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dalam bidang pengentasan kemiskinan serta pemanfataan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di bidang pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Yang dimana Kewenangan pengelolaan DOKA masih dipegang oleh pemerintah Provinsi. Adapun beberapa hambatan dalam pemanfataan Dana Otonomi Khusus dalam mengentaskan kemiskinan, berupa tidak sesuainya sumber data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak diperbaharui dan adanya data inclusion dan exlusion error.
DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN YANG DIMEDIASI TINGKAT PENDIDIKAN DI ACEH (Putri Wahyuni, 2025)
IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI ACEH UTARA (MUNANDA, 2023)
DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS, PENGELUARAN PEMERINTAH DIBIDANG KESEHATAN, DAN DANA SILPA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KOTA/KABUPATEN DI ACEH (DWITA AURALIA, 2024)
STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH PADA TAHUN 2017-2022 (Tessa aprikindesa, 2022)
PENGARUH DANA OTSUS , PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH (Liffia Mareta, 2025)