Electronic Theses and Dissertation

Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli masih ditemukan kasus tindak pidana penambangan tanpa izin dengan penjatuhan pidana yang sangat rendah.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah terhadap pelaku penambangan emas secara ilegal, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah besarnya pidana denda terhadap pelaku penambangan ilegal dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelaku penambangan secara ilegal. Penelitian skripsi menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan media internet.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara relatif rendah yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah besarnya pidana denda adalah dakwaan jaksa penuntut umum, akibat perbuatan terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, latar belakang perbuatan terdakwa. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu penyuluhan hukum, pemasangan spanduk, patroli terpadu pencegahan tambang ilegal, penegakan hukum dan pemidanaan yang dapat memberi efek jera.
Disarankan kepada hakim agar meningkatkan efektifitas penanganan perkara penambangan ilegal agar lebih berat sehingga tujuan dari pemidanaan dirasa lebih maksimal. Kepada penegak hukum disarankan untuk lebih sering melakukan penyuluhan dan pengawasan terkait larangan penambangan tanpa izin dan cara atau proses perizinan usaha tambang, serta diharapkan kepada penegak hukum untuk dapat menemukan pelaku pemberi modalnya jadi tidak selalu hanya para pekerja saja sebab mereka orang kecil yang menerima upah.

Tidak Tersedia Deskripsi