Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Kedua lembaga daerah tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai mitra kerja dalam pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi. Terkait fungsi anggaran, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2017 dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tidak menemukan kesepahaman persepsi untuk mencapai kesepakatan. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2017, sehingga Gubernur mengambil langkah dengan menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Pembahasan Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahun menggalami keterlambatan dalam pengusulan, pembahasan dan pengesahan, sehinga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tidak tepat waktu dan melebihi ketentuan peraturan yang ada. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana fungsi budgeting yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam ketentuan perundang-undangan dan apakah faktor penghambat pelaksanaan fungsi anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan serta mengungkapkan fungsi budgeting yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Faktor Penghambat pelaksanaan fungsi budgeting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Metode penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan meneliti peraturan perundang-undangan, buku, dokument, dan tulisan-tulisan yang menyangkut dengan penelitian, pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ia cenderung menggunakan analisis bahwa makna lebih menonjol teori dengan pemeritaan, data penelitian adalah sekunder, primer dan tersier serta tidak tutup kemungkinan untuk melengkapi data ini menggunakan data yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan (wawancara). Analisis data mengunakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian dipelajari dengan analisa menggunakan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis.
Hasil penelitan menunjukan bahwa fungsi budgeting yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 20A UUD Tahun 1945 juncto Pasal 316, Pasal 322, dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR. DPR. DPD dan DPRD juncto Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dilaksanakan untuk menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Qanun APBA yang diusulkan oleh Gubernur (Pemerintah Aceh). Faktor penghambat pelaksanaan fungsi budgeting Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, masih terdapat konflik internal yaitu tidak harmonisnya hubungan Pemerintahan Aceh dan DPRA dalam pengusulan dan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2017 diakibatkan pada Faktor politik, visi-misi terhadap kedua lembaga Pemerintahan Aceh.
Disarankan perlu ketelitian, dan bentuk penggalokasian anggaran dilakukan dalam bentuk post-post pembagian anggaran antara legislatif dan eksekutif, dan Perlu ada badan independen yang terbentuk dari kedua lembaga ini dengan terlibat dari akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga independen untuk mengontrol program-progam yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Kata Kunci : Pergub, APBA dan Pemerintahan Aceh.

ABSTRACT The Aceh House of Representatives is a working partner of the Aceh Government. The two regional institutions have their respective functions in administering the government and as partners in government. The Aceh People's Representative Council has three functions, namely budgetary, oversight and legislative functions. Regarding the budget function, the Aceh Government and the Aceh House of Representatives in 2017 in the discussion of the Aceh Revenue and Expenditure Budget did not find an understanding of perception to reach an agreement. The Aceh House of Representatives did not ratify the 2017 Aceh Revenue and Expenditure Budget, so the Governor took steps to stipulate the Governor's Regulation (Pergub) for the Aceh Revenue and Expenditure Budget. The discussion of the Aceh Revenue and Expenditure Budget Draft annually experiences delays in the proposal, discussion and ratification, so that the discussion of the Aceh Revenue and Expenditure Budget is not timely and exceeds the provisions of existing regulations. The problem of this thesis is how the budgeting function is carried out by the Aceh House of Representatives in the statutory provisions and what are the inhibiting factors for the implementation of the budget function by the Aceh House of Representatives. This study aims to understand and explain and reveal the budgeting function carried out by the Aceh People's Representative Council and the inhibiting factors for the implementation of the budgeting function by the Aceh People's Representative Council. Normative juridical research methods, library research by examining laws and regulations, books, documents, and writings related to research, qualitative approaches, research data are secondary, primary and tertiary and it is possible to complete this data using the stated data. by respondents and informants orally (interviews). Data analysis using qualitative which produces descriptive analytical data, then studied by analysis using the theory that is used as an analytical knife. The results of the research show that the budgeting function carried out by the Aceh House of Representatives is in accordance with the provisions of Article 20A of the 1945 Constitution in conjunction with Article 316, Article 322, and Article 323 of Law Number 17 of 2017 concerning the MPR. DPR. DPD and DPRD in conjunction with Article 22 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, is carried out to formulate, discuss and give approval or not. give approval to the Draft Qanun APBA proposed by the Governor (Government of Aceh). The inhibiting factor for the implementation of the budgeting function of the Aceh People's Representative Council, there are still internal conflicts between the Aceh Government in the proposal and discussion of the 2017 Aceh Revenue and Expenditure Budget due to political factors, vision and mission of the two Aceh Government institutions. It is recommended that accuracy is needed, and the form of budget allocation is carried out in the form of post-post division between the legislature and the executive, and there needs to be an independent body formed from these two institutions with involvement from academics, and non-governmental organizations as independent institutions to control incoming programs. in the Aceh Revenue and Expenditure Budget. Keywords: Pergub, APBA and Aceh Government.