Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nabila Sagita Yusuf*
Rizanizarli**
Yanis Rinaldi***

ABSTRAK
Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur keadaan tertentu dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi terus mengalami permasalahan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan fokus perdebatan yang terpusat pada rumusan delik Pasal 2 ayat (2) tersebut. Belum adanya putusan atau vonis mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi memberikan gambaran bahwasanya rumusan delik tersebut belum konkrit, sehingga perlu melakukan rekonstruksi terhadap unsur keadaan tertentu.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan keadaan tertentu. Untuk mengetahui dan menjelaskan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu dalam perspektif pemidanaan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitan noramtif digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Terdapat dua pendekatan yang digunakand dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.


*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dasar pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan keadaan tertentu yaitu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan misalnya pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan penelitian tentang pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu dalam perspektif pemidanaan yaitu dengan sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampat dan keuntungan yang tinggi.
Menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan Pasal 2 ayat (2) 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana korupsi yang telah memenuhi ketentuan ini dan mensosialisasikan bahaya korupsi kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat. Menyarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk merevisi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perlunya untuk menjabarkan klasifikasi pengenaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana koruspsi dalam keadaan tertentu.



Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, White Collar Crime

JURIDICAL ANALYSIS OF CERTAIN CIRCUMSTANCES AS A BASIS IN BREAKING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRACT Article 2 paragraph (1) Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes stipulates "Anyone who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the country's economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four ) years and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). Article 2 paragraph (2) formulates in the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, capital punishment can be imposed. Elements of certain circumstances in cases of criminal acts of corruption continue to experience problems in Indonesian law enforcement, with the focus of the debate centered on the formulation of the offense in Article 2 paragraph (2). The absence of a verdict or death sentence against a defendant for corruption illustrates that the formulation of the offense is not yet concrete, so it is necessary to reconstruct certain elements of the circumstances. The purpose of this study is to find out and explain the basis of weighting against perpetrators of corruption based on certain circumstances. To find out and explain capital punishment against perpetrators of corruption in certain circumstances from a criminal perspective. This research uses a type of juridical-normative research, namely library law research. Normative research is used to find a rule of law to answer the legal issues at hand. There are two approaches used in this study, namely the statutory approach and the case approach *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission Based on the description above, the basis for weighting the perpetrators of corruption based on certain circumstances is as a burden for the perpetrators of corruption if the crime is committed, for example when a national natural disaster occurs, repeated acts of corruption, or when the country is in a state of crisis economics and monetary. Based on research on criminal aggravation in the criminal act of corruption in social assistance funds, the conclusion that can be given is that the rules in Article 2 paragraph (2) are actually strong enough to bind judges in deciding cases of corruption by weighting. However, in reality the judge has never decided on a corruption case with the death penalty even though the case has fulfilled the aggravating element. Death penalty against perpetrators of corruption in certain circumstances in the perspective of punishment that is actually not contrary to human rights. In the event that a criminal act of corruption is committed under certain circumstances as referred to in Article 2 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law, the Judge may impose the death penalty as long as the case has a high error rate, impact and profit. Advise the Public Prosecutor to apply Article 2 paragraph (2) 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law no. 20 of 2001 against criminal acts of corruption that have fulfilled this provision and socialized the dangers of corruption to the State Civil Apparatus and the Society. Suggest to the Indonesian House of Representatives to revise Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and the need to disclose the classification of the imposition of death penalty on perpetrators of corruption in certain circumstances. Keywords: Corruption Crime, White Collar Crime