Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Kasus Pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa penanganan Kasus Pertanahan yang belum terlaksana dengan efektif akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Penanganan Kasus Pertanahan guna menyelenggarakan kebijakan pertanahan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan terkait mekanisme Pelaksanaan Penanganan Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, mencari alternatif pemecahan masalah terhadap kendala Penanganan Kasus Pertanahan, untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Penanganan Kasus Pertanahan yang belum memenuhi Peraturan yang berlaku.
Metode penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional, dengan pertimbangan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sekaligus tercapainya catur tertib pertanahan terkait ketertiban hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pertanahan. Kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan Perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan Perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.
Konsistensi dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh setiap Pejabat Administrasi Negara sebagai kebijakan yang bersifat terikat, diperlukan utnuk mencegah kekacauan hukum supaya keutuhan tata hukum dapat tetap ditegakkan.

Based on Article 1 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning The Handling and Settlement of Land Cases, that Land Cases submitted to the Land Office to obtain the handling and settlement that in line with statutory provisions. Therefore, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency cannot provide legal certainty. The purpose of this paper is to describe the mechanism for the implementation of land case handling at the Aceh Besar District Land Office, to identify alternative solutions to problems and obstacles in the handling of land cases, and to determine the legal implications of the implementation of land case handling that has not complied with the applicable regulations. This research used an empirical juridical method. Empirical juridical research is a type of sociological law research and can be referred to as field research, which examines applicable legal provisions and things that occur in people's lives. An empirical juridical approach was employed in answering this research problem. In order to improve the implementation of National Development with the consideration that it can provide legal certainty and legal protection as well as the achievement of four land orders related to land law orders, land administration orders, land use orders, and land maintenance orders, it is deemed necessary to make improvements to the provisions governing the land. Legal certainty requires the availability of laws and regulations that are operationally able to support their implementation. Empirically, the existence of laws and regulations needs to be implemented consistently by the supporting human resources. Consistency in the formation of laws and regulations by each State Administration Official as a binding policy is needed to prevent legal chaos so that the integrity of the legal system can be maintained.