Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pengganti denda yang ditentukan juga relatif tidak seimbang dengan pidana denda yang dijatuhkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap konstruksi hukum praktik penambahan klausul tersebut berdasarkan teori penemuan hukum dalam hukum pidana dan perlu diulas utilitasnya dalam perspektif teori-teori tujuan pemidanaan serta asas dan tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam UU PPLH itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi hukum praktik penjatuhan pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan untuk menjelaskan sejauh mana tujuan pemidanaan dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai dengan adanya praktik tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum/data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dikonstruksikan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 KUHP. Akan tetapi durasi pidana kurungan tersebut secara relatif dibangun melalui penemuan hukum yang bersifat otonom mutlak. Praktik tersebut dapat mencapai tujuan pembalasan subjektif dari pemidanaan, namun praktik tersebut dapat menghilangkan tujuan pembalasan objektif dan tujuan pemidanaan sebagai pemulihan dan perbaikan. Sekurang-kurangnya, praktik tersebut bertentangan dengan 5 (lima) asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH, serta dapat mengambil peran dari tidak tercapainya 7 (tujuh) tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH.
Penemuan hukum yang bersifat otonom mutlak tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Namun faktanya, hal tersebut diamalkan oleh hakim antara lain dalam penentuan durasi pidana kurungan pengganti denda. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai probabilitas implementasi penemuan hukum yang bersifat otonom mutlak dalam sistem hukum di Indonesia. Pidana denda merupakan pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup mengingat bahwa pemulihan terhadap lingkungan yang rusak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu disarankan kepada legislator agar merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengecualikan ketentuan Pasal 30 KUHP dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (PPLH Law) establishes two distinct types of cumulative punishment for environmental criminals: imprisonment and fines. However, it is not uncommon for a criminal provision of imprisonment to be included in lieu of penalties in various sentencing decisions against offenders of environmental crimes, even when the nature of the sentence is not specified in the PPLH Law. In addition, the imprisonment in lieu of fines prescribed is relatively unproportioned with the fine imposed. As a result, a study on the juridical construction of the clause based on legal theory in criminal law is important, as is its acceptance in light of theories of punishment and the principles and objectives of environmental management and protection in the PPLH Law. This study aims to explain the juridical construction of imposing imprisonment in lieu of a fine practice against perpetrators of environmental crimes and assess the extent to which this practice satisfies the purpose of punishment in the context of environmental protection. This normative legal research employs both a statutory and conceptual approach. The research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collecting process begins with library research, which entails studying and examining legal texts. The study's findings indicate that substituting a criminal clause for a fine against perpetrators of environmental crimes is based on a systematic interpretation of general criminal law rules as specified in Article 30 of the Criminal Code. On the other hand, the duration of imprisonment is mostly determined by the legal finding of absolute independent law. The approach may accomplish the goal of subjective vengeance against punishment. However, it can obviate the need for objective revenge and punishment as a means of redress and recovery. At the very least, this conduct violates the PPLH Law's 5 principles of environmental protection and management and may obstruct the achievement of the PPLH Law's 7 environmental protection and management objectives. The Indonesian legal system discourages the finding of a completely independent law. Nonetheless, judges, among others, continue to use this method when assessing the time of imprisonment in lieu of a fine. As a result, additional research is necessary to determine the likelihood of implementing completely independent legal findings in the Indonesian legal system. Fines are the most fitting punishment for environmental criminals, given the high cost of restoring a damaged environment. As a result, it is recommended that legislators craft statutory provisions that expressly exclude the provisions of Article 30 of the Criminal Code from consideration when sentencing environmental criminals.