Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT DI ACEH

Iskandar

Pemerintah Aceh mendapatkan kewenangan khusus berdasarkan UU No. 11 Tahun2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA). UUPA tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang salah satu pasalnya (Pasal 5) membuat aturan terkait siapa saja yang dapat diberi sanksi terkait pelanggaran syariat Islam di Aceh. Pemberlakuan sanksi selama ini didasarkan pada asas personalitas keislaman dan asas teritorial terbatas, namun norma di dalam pasalnya belum menjangka…

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMA…

Muhammad Ilham Munandar

Pembinaan narapidana kelompok penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk memberikan perawatan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada narapidana yang memiliki disabilitas fisik atau mental selama menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah pokok penelitian yaitu pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, kebijakan pembinaan narapidana disabilitas fisik dan disabilitas mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KA…

Muhammad Arifin

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KASUS JARIMAH Muhammad Arifin Mohd.Din Ali Abubakar ABSTRAK Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat telah menentukan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan …

ANALISIS KONSTRUKSI DAN UTILITAS PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP PEL…

Yusni Febriansyah Efendi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pen…


    SERVICES DESK