Electronic Theses and Dissertation

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
(PPAIW) DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF (AIW)
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
Firman Riyadi*
Ilyas Ismail**
Darmawan***

ABSTRAK
Perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana syarat wakaf dalam Pasal 6 menyebutkan setidaknya teradapat beberapa syarat antara lain Adanya wakif (orang yang mewakafkan harta), Nadzir wakaf Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan), Mauquf alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) Shighat (pernyataan atau ikrara wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagain harta bendanya), dan jangka waktu wakaf. Prakteknya masih ditemukan ketidak telitian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dimana Pejabat yang berwenang dituntut harus mampu meneliti dengan cermat persyaratan adminstratif, ketidak telitian tersebut mengakibatkan adanya gugatan wakaf melalui pengadilan, dimana Akta Ikrar Wakaf yang merupakan akta otentik dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan adanya cacat hukum dalam penerbitannya.
Adapun yang menjadi tujuan permasalahan dalam penulisan tesis ini nantinya, untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab hukum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang tidak memenuhi syarat wakaf dan Status tanah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat wakaf.
Metode Penelitian menggunakan yuridis-normatif. (Library Reaserch) sedangkan pendekatan yang akan digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangkan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). serta pendekatan kasus, yang selanjutnya bahan bahan tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian dikaji dengan pemikiran logis induktif sehingga outputnya menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis.
Adapun hasil dari penilitian ini tentang tanggungjawab PPAIW terhadap AIW yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat yakni PPAIW sebagai subjek hukum (atau pendukung hak dan kewajiban berdasarkan teori tentang pertanggungjawaban teori Fautes Personalles dan teori Fautes de services Pertanggungjawaban secara pribadi sebagai PPAIW termasuk ke dalam prinsip tanggungjawab liability (the state of being liable) prinsip yang lainnya terhadap prinsip tanggungjawab responsibility (the state of fact being responsibility) kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya maka tanggungjawab PPAIW dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas maladminstrasi dan pidana, khusus tanggungjawab pidana apabila memenuhi Pasal 40 Undang Undang Wakaf, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk: dijadikan jaminan,disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak-hak lainnya apabila hal tersebut dilakukan maka PPAIW termasuk unsur-unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sedangkan setatus tanah wakaf yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan AIW yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh PPAIW, namun penerbitannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan beritikad baik. dengan terdapatnya cacat hukum dalam pembentukan AIW oleh PPAIW menyebabkan Mahkamah Syariah Banda Aceh memutus perakara No.147/Pdt.G.2016/MS-Bna melalui putusan Mahkamah Syariah Tingkat Banding Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh menyatakan sertifikat wakaf “dinyatakan tidak berkekuatan hukum”.
Adapun yang menjadi saran terhadap tanggungjawab PPAIW terhadap AIW pada sanksi adminstrasi dapat dipertegas perbuatan maladminstrasi PPAIW yang masih kurang tegas dalam undang undang wakaf dan serta agar PPAIW dituntut harus mampu meneliti dengan cermat persyaratan administrasi perwakafan dalam hal ini termasuk kondisi fisik benda sehingga tidak berakibat terhadap sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan National (BPN) Kabupaten/kota. Dan adanya pelatihan terhadap PPAIW yang khusus tidak melakat kepada Kepala Kantor Urusan Agama, dengan cara melibatkan notaris dan biaya yang gratis yang difasilitasi oleh negara dalam melakukan proses penerbitan AIW dan atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf

LEGAL LIABILITY OF DEED-MAKING OFFICER OF WAQF AGREEMENT (PPAIW) IN THE MAKING OF UNQUALIFIED DEED OF WAQF AGREEMENMT (AIW) Firman Riyadi*1 Ilyas Ismail**2 Darmawan*** 3 ABSTRACT The Waqf in Indonesia is regulated in Law No. 41 of 2004 on the waqf in which the terms of waqf in Article 6 state that at least there are several conditions, including: The existence of a wakif (person who waive his property). Nadzir wakaf (waqf recipient) Mauquf bih (goods or property waived) Mauquf alaih (party given waqf/waqf designation), Shighat (statement or ikrar wakif as a will to waive a part of his property), and waqf period. Practically it is still found the inaccuracy of the deed-making officer of the Waqf pledge/agreement as stated in Article 1 paragraph (6) of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in which the competent authority is required to be able to carefully examine the administrative requirements. This inaccuracy resulted in a waqf lawsuit through the court, and the Waqf Deed which constitutes to be the authentic deed is declared to have no legal force, due to a legal defect in its publication. As for the purpose of the problem in writing this thesis later on is to find out and explain the legal liability of the Waqf Deed-making Officer (PPAIW) in the Making of the Waqf Deed (AIW) who do not meet the waqf requirements and the status of the land that is declared not to meet the waqf requirements. The research uses juridical-normative method (Library Research), while the approaches to be used are the statutory approach and the conceptual approach, as well as a case approach, which then the materials are analyzed using qualitative analysis to then be studied with inductive logical thinking so that the output produces a descriptive-analysis description. The results of this research regarding PPAIW's responsibility/liability for having issued AIW that do not meet the requirements, namely PPAIW as a legal subject (or a supporter of rights and obligations based on the theory of accountability, theory of Fautes Personalles and the theory of Fautes de services, Personal responsibility as PPAIW included in the principle of liability (the state of being liable) the other principles on the principle of responsibility (the state of fact being responsibility) the obligation to be responsible for the laws that are implemented and improve or otherwise compensate for any damage that has been caused, then the responsibility of PPAIW can be demanded personally for the maladministration and crime, Specifically for criminal liability, if it fulfills Article 40 of the Waqf Law, the property that has been donated/waived is prohibited from being used as: collateral, confiscated, granted, sold, inherited, exchanged or transferred in the form of other transfer of rights, if this is conducted then PPAIW includes to the elements of "everyone" as referred to in Article 67 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3). While the status of waqf land which is declared ineligible due to AIW which is an authentic deed issued by PPAIW, however, the issuance must be in accordance with applicable procedures and in good will. the existence of a legal defect in the establishment of AIW by PPAIW caused the Banda Aceh Sharia Court to decide the case No.147/Pdt.G.2016/MS-Bna through the decision of the Sharia Court of Appeal No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh declared that the waqf certificate "declared not legally enforceable". As for the suggestion of PPAIW's responsibility/liability against AIW, that on administrative sanctions, it should emphasize the strictness of the PPAIW's maladministration actions which are still not strict yet in the waqf law and also that PPAIW is required to be able to carefully examine the waqf administration requirements, in this case including the physical condition of objects so that it does not affect the waqf certificate issued by the National Land Agency (BPN) in regency/city. And availability of training for PPAIW which is specifically not attached to the Head of Religious Affairs Office, by involving a notary and free fees facilitated by the state/government in the process of issuing AIW and or the Deeds in lieu of Waqf Pledge/agreement.