Electronic Theses and Dissertation

Di dalam pengurusan berkas Perseroan terbatas (PT), pemerintah sudah menggunakan sistem berbasis Online Single Submission (OSS). Tidak semua pelaku usaha yang memahami sistem OSS sehingga memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pengurusan berkas perseroan tersebut. Kewenangan yang diberikan melalui kuasa dipandang tidak tepat dan tidak diatur di dalamUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Disamping itu kewenangan Notaris untuk mendaftarkan PT secara online tidak diatur secara tegas dalam UUJN. Hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan persoalan hukum dalam praktik pembuatan akta yang tersinkronisasi dengan OSS.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Notaris sebagai kuasa dalam melaksanakanpembuatan akta Perseroan Terbatas yang tersinkronisasi dengan Online Single Submission/OSS, pengaturan izin usaha melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) dan akibat hukum terhadap pembuatan akta perseroan terbatas yang tidak tersinkronisasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) di wilayah Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Notaris Sebagai Kuasa Dalam Melaksanakan Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Yang Tersinkronisasi Dengan Online Single Submission/OSS tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun di dalam pelaksanaannya masyarakat khususnya pelaku usaha memberikan kuasa kepada Notaris sebagai pihak yang mengurus pemberkasan Online Single Submission guna menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi saat melakukan penguploadan berkas sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri. Kendala Dalam Pengaturan Izin Usaha Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS adalah perbedaan jumlah digit angka yang digunakan dalam Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 membuat perubahan pada izin yang digunakan oleh Pelaku Usaha. Akibat Hukum Terhadap Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Yang Tidak Tersinkronisasi Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) adalah apabila akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan KBLI 2020 maka OSS akan menolak pengajuan berkas tersebut secara otomatis, jika tidak diperbarui maka pelaku usaha akan mendapatkan kendala seperti syarat tender, ijin ekspor dan impor menjadi terhambat. Dengan ini Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan terkait penerapan Online Single Submission kepada Pelaku Usaha.
Disarankan agar pihak Notaris diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang berhubungan langsung dengan penggunaan Online Single Submission guna memaksimalkan sosialisasi terkait OSS.Notaris yang diberikan kuasa oleh pelaku usaha diharuskan untuk menguasai sistem KBLI 2020 guna menghindari penolakan yang akan merugikan pelaku usaha.
Kata Kunci: Sinkronisasi, Akta Perseroan Terbatas, Notaris, Online Single Submission.

Tidak Tersedia Deskripsi