Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMAJANG NOMOR: 28/PID.SUS/2019/PN LMJ. TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54,) pp., bibl,
Nurhafifah, S.H., M.Hum.

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. dalam dakwaan penutut umum terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi, dituntut dengan Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun dakwaan jaksa pada perkara pidana tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana adanya gabungan perbuatan yang dapat dipidana, seperti pencabulan dan persetubuhan dengan anak. Sementara penjatuhan vonis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dibawah minimum sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi.
Tujuan dari studi kasus ini ialah untuk menjelaskan bahwa penuntut umum tidak tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, Hakim di dalam pertimbangan pemberat tidak melihat keadaan anak sebagai korban dan Hakim tidak memenuhi unsur keadilan pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj.
Penelitian yang telah dilakukan merupakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan pendekatan Normative Legal Research. Adapun data yang di dapatkan di dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku berkaitan dengan hukum, peraturan- perundangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. Menunjukkan bahwa dakwaan penutut umum pada perkara pidana yang dimaksud tidak memenuhi syarat materiil di dalam sebuah surat dakwaan, jaksa mengabaikan unsur delik yang lain dan tidak disinggung dalam dakwaannya seperti pencabulan dan persetubuhan dengan anak. Hakim di dalam pertimbangan pemberat pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. hanya memasukkan pertimbangan pemberat yang besifat umum yang berkaitan dengan moralitas sedangkan dampak buruk yang dialami oleh anak korban yang ada pada kasus yang dimaksud tidak pernah menjadi pertimbangan oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi tidak menerapkan dengan benar apa yang dimaksud di dalam Pasal
11 Undang-Undang Pornografi, yang mengakibatkan vonis hukuman yang didapatkan oleh terdakwa lebih ringan atau dibawah dari sanksi minimum pidana yang ada.
Disarankan kepada jaksa penuntut umum lebih cermat dan teliti di dalam membuat surat dakwaan terkhusus di dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban di dalamnya, sehingga tidak ada pengabaian terhadap unsur delik yang ada di dalam sebuah perkara. Disarankan kepada hakim yang memeriksa perkara terkhusus perkara kekerasan terhadap anak untuk lebih berhati-hati di dalam menerapkan peraturan perundang-undangan

-