Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya yang disingkat dengan UUPK) menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”dan“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak konsumen obat tradisional berbahan kimia yang hak-haknya tersebut dilanggar oleh pelaku usaha di Banda Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen obat tradisional berbahan kimia di Banda Aceh, hambatan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi obat tradisional berbahan kimia di Banda Aceh, dan upaya yang dilakukan konsumen dan pihak terkait dalam melindungi konsumen obat tradisional berbahan kimia di Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen obat tradisional berbahan kimia di Banda Aceh belum berjalan secara maksimal, karena konsumen belum mendapatkan haknya mengenai kondisi dan jaminan produk dan juga tingkat kesadaran konsumen yang masih kurang. Hambatan yang dihadapi, yaitu hambatan hukum yang dimana hukum tidak berjalan dengan baik dalam masyarakat dengan tokoh dalam menerapkan hukum tidak tegas, penegak hukum terletak pada pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen yang tidak melaksanakan tugas secara tegas dan sesuai aturan yang berlaku, sarana dan prasarana terkendala dalam tidak tersedianya BPSK dan biaya dalam proses penegakan hukum yang besar, masyarakat, dan budaya, yaitu pada sikap konsumen masih awam terhadap haknya. Upaya konsumen dan instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi perlindungan yang kurang efektif, antara lain, dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang memperjualbelikan obat tradisional berbahan kimia tersebut di Banda Aceh.
Disarankan kepada pelaku usaha agar memperhatikan efek obat tradisional berbahan kimia yang dijualkannya kepada konsumen, dan kepada konsumen agar lebih cerdas dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Kepada pemerintah, lebih ketat melakukan pengawasan agar dapat terwujud perlindungan konsumen obat tradisional berbahan kimia di Kota Banda Aceh.

Article 4 letter a and letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter abbreviated as UUPK) states that consumers have "the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services;" and "right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services.” However, in reality there are still many consumers of traditional chemical-based medicines whose rights have been violated by business actors in Banda Aceh. The purpose of writing this thesis is to explain the implementation of consumer protection for chemical-based traditional medicines in Banda Aceh, the obstacles faced by consumers in consuming chemical-based traditional medicines in Banda Aceh, and the efforts made by consumers and related parties in protecting consumers of chemical-based traditional medicines in Banda Aceh. . This research is a type of empirical juridical research. This research was obtained through field research and library research. Field research is primary data obtained through an interview process with respondents and informants. Literature research is using secondary data by studying the literature and applicable legislation. The results of this study indicate that the implementation of consumer protection for chemical-based traditional medicines in Banda Aceh has not run optimally, because consumers have not yet received their rights regarding product conditions and guarantees and also the level of consumer awareness is still lacking. Obstacles faced, namely legal barriers where the law does not work well in society with figures in applying the law is not firm, law enforcement lies in the parties involved in consumer protection who do not carry out their duties explicitly and according to applicable rules, facilities and infrastructure are constrained in the unavailability of BPSK and the large costs in the law enforcement process, society, and culture, namely the attitude of consumers who are still unfamiliar with their rights. Efforts by consumers and related agencies in preventing and overcoming ineffective protection, among others, are in providing sanctions to business actors who trade traditional medicines made from chemicals in Banda Aceh. It is recommended to business actors to pay attention to the effects of traditional chemical-based medicines that they sell to consumers, and to consumers to be smarter in fighting for their rights as consumers. To the government, more stringent supervision in order to realize the protection of consumers of traditional medicines made from chemicals in Banda Aceh City.