Electronic Theses and Dissertation

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fariz Ichwan
Eddy Purnama
Iskandar A.gani
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khusus melalui Pasal 25 ayat (1) Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, yang menegaskan putusan ajudikasi khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat putusan ajudikasi khusus Ombudsman yang dikaitkan dengan kekuatan putusan pengadilan, untuk menganalisis kewenangan ajudikasi khusus Ombudsman yang sudah sesuai atau tidak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menganalisis kepastian hukum terhadap Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan ajudikasi khusus Ombudsman, tidak sama dengan kekuatan putusan pengadilan. Sesuai Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia jo Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak ditemukan Ombudsman dapat mengeluarkan sebuah putusan, melainkan Ombudsman hanya dapat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil investigasinya. Kewenangan Ombudsman dalam ajudikasi khusus tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan Ombudsman tidak mempunyai kekuasaan yudikatif dalam menjatuhkan putusan. Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi sampai saat ini belum diterbitkan, hal ini menjadikan peraturan presiden tidak memiliki kepastian hukum.
Disarankan agar Agar terjadinya kewenangan yang tepat serta tidak berbenturan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap proses ajudikasi khusus ombudsman sudah sepatutnya Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dihapus.
Kata Kunci: Kekuatan, putusan, Ajudikasi Khusus dan Ombudsman.

POWER TO BIND OF OMBUDSMAN SPECIAL ADJUDICATION VERDICT IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION SYSTEM Fariz Ichwan Eddy Purnama Iskandar A.gani ABSTRACT Law Number 25 of 2019 on Public Services authorizes the Ombudsman to carry out special adjudication. Therefore, the Ombudsman issues regulations governing the special adjudication process through Article 25 paragraph (1) of Ombudsman Regulation Number 31 of 2018 on the Mechanisms and Procedures for Special Adjudication that confirms that the special adjudication decision is final, binding and must be implemented by the reported party. However, there is a contradiction in the Indonesian constitutional system, where the Ombudsman does not have the authority to decide, because the results of the Ombudsman's investigation is merely a recommendation. This study aims to determine the binding power of the Ombudsman's special adjudication decision which is associated with the strength of the court's decision, to analyze the special adjudication authority of the Ombudsman whether or not it is in accordance to the 1945 Constitution and to analyze the legal certainty of the Presidential Regulation concerning the Mechanisms and Procedures for Special Adjudication. The research method used in this research paper is normative juridical, using secondary data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials to be analyzed qualitatively. The result shows that the binding power of the Ombudsman's special adjudication decision is not the same as the strength of the court's decision. In accordance with Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia and Law Number 25 of 2009 on Public Services. This research does not found any proof regarding the function of the Ombudsman as a judicial institution, instead what found was the results of the Ombudsman's investigation were merely a recommendation, however, the Ombudsman can only issue recommendations based on the results of its investigations. The authority of the Ombudsman in special adjudication is not in accordance with the 1945 Constitution, because the Ombudsman does not have judicial power in making decisions. The Presidential Regulation on Mechanisms and Procedures for Paying Compensation has not yet been issued, this is what makes presidential regulations do not have legal certainty. It is suggested the proper authority and does not contain any conflict towards the 1945 Constitution regarding the special adjudication process of the ombudsman, it is appropriate that Ombudsman Regulation Number 31 of 2018 on the Mechanisms and Procedures for Special Adjudication should be abolished. Keywords: Power, Decision, Ombudsman, Special Adjudication.