KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fariz Ichwan
Eddy Purnama
Iskandar A.gani
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…
TINDAK LANJUT REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Khairiyati ̽
Iskandar A.Gani ̽ ̽
Zahratul Idami ̽ ̽ ̽
ABSTRAK
Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi yang merupakan produk akhir dari Ombudsman. Permasalahan ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, pertama untuk rekomendasi Ombudsman yang tidak dipatuhi bag…
STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGA…
Lembaga Ombudsman di Indonesia dijalankan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 undang-undang tersebut, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan serta badan-badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Lembaga negara Ombudsman di Swedia diatur dalam konstitusi yang bernama Instrument of Government pada B…
EKSISTENSI OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI …
ABSTRAK
Di Indonesia kehadiran Ombudsman tidak terlepas dari tuntutan birokrasi. Sebagai negara hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan tugas pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan dengan Lembaga Negara lain dan …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ABSTRAK
KHAIRIYATI, EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v,72),pp.,bibl.
(Prof.Dr.Faisal.A.Rani, S.H,M.Hum.)
Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk merespon keinginan bangsa Indonesia dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena ketidak mampuan lembaga pengawasan yang telah ada menjalankan fungsinya dengan maksimal. Bertitik t…
