Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN…

ICHSAN AL QOFFI

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk yang mengadili perkara Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka dilakukan oleh terdakwa dinyatakan bersalah telah memenuhi unsur Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP kemudian dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Namun, di dalam Putusan terdapat kenyataan bahwa Hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan tentang unsur kesengajaan oleh korban dan Hakim juga dalam memutuskan perkara tidak memenuhi tujuan k…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WI…

Era

Pasal 1 angka 24 Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 mengatur tentang larangan terhadap perbuatan jarimah ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau terbuka. Tujuan dari larangan ini adalah agar dapat meminalisirkan tindak pidana jarimah ikhtilath, namun dalam kenyataannya dari data yang di peroleh terjadi peningka…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS GAMPONG MELALUI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Lilies Andayani

Kepastian hukum terhadap batas gampong dapat terwujud ketika penetapan dan penegasan batas gampong telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Permendagri Pedoman PPBDes), Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar berwenang dalam menyelesaikan perselisihan batas gampong berdasarkan Permen…

LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MASYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPAD…

Siti Sahara

ABSTRAK LEGITIMASI SOSIO KULTURAL MAYARAKAT ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KDRT (Stimulasi Rekonstruksi UU PKDRT Berdimensi Keadilan) Siti Sahara; Syarifuddin Hasyim; Mohd. Din; Iman Jauhari Ketiadaan restitusi dalam Pasal 10 UU PKDRT menimbulkan kerugian bagi korban. Akibatnya, korban tidak memperoleh perlindungan dalam bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari penderitaan fisik maupun mental yang dialaminya. Hal ini dikarenakan orientasi utama UU PKDRT …

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN QANUN HUKUM JINAYAT ACEH TERHADAP JUDI TOGEL…

NAJWA ATIKAH

Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat Aceh memberikan dasar hukum terkait sanksi bagi pelaku perjudian, sementara Pasal 9 Qanun Acara Jinayat Aceh mengatur tata cara dan kewenangan penyidik kepolisian dalam penegakan hukumnya. Wewenang tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan di tempat kejadian, menangkap dan menahan tersangka, menggeledah dan menyita barang bukti, meminta keterangan saksi atau ahli, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat Islam…

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KA…

Muhammad Arifin

PENETAPAN STATUS ANAK YANG SUDAH MENIKAH SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN KASUS JARIMAH Muhammad Arifin Mohd.Din Ali Abubakar ABSTRAK Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya disebut Qanun Hukum Jinayat telah menentukan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan …

PERBANDINGAN RUMUSAN DELIK PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 D…

Okta Frananda Al Fawaz

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) membawa perubahan pada ketentuan mengenai tindak pidana perjudian. Aceh memiliki peraturan tersendiri yang dikenal sebagai Qanun Jinayat, yang mengatur tindak pidana tersebut dengan pendekatan hukum yang berbeda. Keduanya berlaku sebagai dasar hukum dalam menangani kasus perjudian. Tetapi, terdapat perbedaan ketentuan antara KUHP nasional dan Qanun Jinayat Aceh. Tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan rumusan delik perjud…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

PENEGAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH OLEH SATUAN POLISI PA…

ILHAM DANULI

Qanun acara jinayat mengatur pidana maisir (judi) tentang hukuman cambuk yang dikenakan terhadap tindak pidana maisir bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”, Namun pada kenyataannya meskipun dilarang …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI BADUT…

NURUL THARENSIA

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 88 menyatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).” Namun nyatanya saat ini di Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat di beberapa sudut kota masih ditemukan ekploitasi anak yang …


    SERVICES DESK