IMPROPRIETY KONSEP PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PASAL 473 KUHP)
Konsep perkosaan dalam perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan penting, terutama setelah diaturnya secara eksplisit dalam Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Pasal ini mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan atas dasar pengaduan korban. Namun, penerapan istilah “perkosaan dalam perkawinan” masih menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya karena bertentangan dengan konstruk…
PEMBINAAN TERHADAP TERDUGA PELANGGAR JARIMAH TANPA MELALUI PROSES PERADILAN O…
Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 serta Pasal 5 dan 6
Pergub Nomor 139 Tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu fungsi Satpol PP dan
WH memiliki fungsi pembinaan. Regulasi pembinaaan tersebut tidak secara jelas
menyebutkan apakah pembinaan ditujukan kepada terduga pelanggar jarimah atau
terpidana pelanggar jarimah. Akan tetapi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
telah melaksanakan pembinaan terhadap terduga pelanggar jarimah tanpa proses
peradilan. Oleh karena itu terdapa…
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERPIDANA UQUBAT CAMBUK YANG PELAKSA…
Uqubat cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 264 Qanun ini mengatur terkait prosedur pelaksanaan uqubat cambuk, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan hukuman berjalan sesuai hukum acara dan menjamin kepastian hukum bagi terpidana. Ketentuan ini menjadi problematis karena perl…
KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH YANG TELAH BER…
KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN
ATAS TANAH YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTUNYA
SYAFRIZAL WAHUDI*
YUSRI. **
RIA FITRI.***
ABSTRAK
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah menjelaskan bahwa
Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: a. hapusnya utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan; b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak
Tanggungan; c. pembersihan Hak…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN KAPAL DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS PELA…
Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan aspek penting dalam transportasi laut yang diatur secara internasional melalui konvensi seperti Safety of life at Sea (SOLAS, Keselamatan Jiwa di Laut) dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (MARPOL, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal). Di Indonesia, tanggung jawab nahkoda sebagai pengendali utama kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undan…
TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN…
Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk yang mengadili perkara Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka dilakukan oleh terdakwa dinyatakan bersalah telah memenuhi unsur Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP kemudian dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Namun, di dalam Putusan terdapat kenyataan bahwa Hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan tentang unsur kesengajaan oleh korban dan Hakim juga dalam memutuskan perkara tidak memenuhi tujuan k…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA JARIMAH IKHTILATH (SUATU PENELITIAN DI WI…
Pasal 1 angka 24 Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 mengatur tentang larangan terhadap perbuatan jarimah ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik di tempat tertutup atau terbuka. Tujuan dari larangan ini adalah agar dapat meminalisirkan tindak pidana jarimah ikhtilath, namun dalam kenyataannya dari data yang di peroleh terjadi peningka…
