Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (SUATU PENELITIAN DI…

Fajarudin

Menurut Buku I sampai Buku III (KUHP) Residivisme menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana tidak diatur secara khusus dalam aturan umum “Barang siapa yang melakukan tindak pidana berulang bisa mendapatkan hukuman yang berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan tindak pidana serupa untuk pertama kalinya”. Meskipun sudah dilarang, Pelanggaran pengulangan tindak pidana masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapak Tuan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penye…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDA…

TASYA RANIA INSYARA

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada Pasal 43 hingga Pasal 53 yang mengatur hak-hak korban, namun pada tataran implementasi, perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala, seperti terbatasnya akses layanan pemulihan bagi korban, …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA S…

VENNY ARIYANTI

ABSTRAK Venny Ariyanti; 2025 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA SETELAH IZIN USAHA DICABUT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,69) pp., bibl,.tab., App. (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.) Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah jasa keuangan. Sejalan dengan ketentuan te…

ANALYZING THE ILLEGALITY OF THE USE OF RUSSIAN GLIDE BOMBS IN POPULATED AREAS…

Nurmalela Putri

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILA…

LEOREN ENJELIKA

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang- Undang tersebut mengatur sanksi berupa hukuman denda atau kurungan. Undang- Undang tersebut mengatur sanksi berupa hukuman denda atau kurungan. Meskipun sudah diatur dalam Undang- Undang namun masih terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan O…

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF CORRUPTION: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA…

TRY ERLIANSYAH

ABSTRACT TRY ERLIANSYAH, 2025 Corporate Criminal Liability Of Corruption: A Comparative Study Of Indonesia And The United Kingdom Faculty of Law, Syiah Kuala University (vii, 76), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., L.LM Corruption is an extraordinary crime that harms society and the economy. Indonesia ratified the UNCAC through Law No. 7 of 2006, but corruption remains a major issue, with its CPI ranking dropping from 96th in 2021 to 110th in 2022, while the UK stays in …

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …

PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHAD…

FAUZAN ABIYYU ZIHNY

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengatur bahwa akomodasi yang layak dan hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk menjamin agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi, kesulitan dalam menyampaikan keterangan, atau bahkan dianggap tidak cakap secara hukum. Namun dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan…

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

RAJIV EHSAN MUSYAFFA

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembu…

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK (SUATU PENELITIA…

DARIN ZALFA ALYA

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,, oleh karena itu dalam hal penegakkan aturan yuridis, kepolisia…


    SERVICES DESK