WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PENATA RIAS (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN …
Pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ini pengguna jasa penata rias dan penyedia jasa penata rias berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya wanprestasi terjadi antara penyedia jasa penata rias dan pengguna jasa penata rias, di mana pengguna jasa melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa. Kerugian…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOS (PENELITIAN DI KECAMATAN …
Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian, berlaku sebagai undang-undang dan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan bahwa “sewa menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan atas suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga.”Dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada sewa menyewa kamar kos di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, ada penyewa yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepa…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN…
PT PLN UP3 Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum menjamin
kontinuitas pasokan listrik berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Konsumen berhak
mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang
baik. Dilapangan masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat dan pelaku
usaha, menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum
konsumen.
Penulisan Skripsi ini bertujuan untu…
PELAKSANAAN GADAI PERORANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUK…
Praktik gadai tidak hanya dilakukan melalui lembaga resmi, tetapi juga terjadi dalam hubungan antar perorangan. Meskipun berlangsung secara pribadi, perjanjian gadai tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kenyataannya ditemukan sejumlah perjanjian gadai perorangan yang tidak sejalan dengan aturan tersebut, terutama terkait pelanggaran terhadap Pasal 1154 dan Pasal 1157 KUHPerdata.
Tujuan dar…
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN PERDATA (ANALISIS P…
Putusan No. 591/Pdt.G-LH/2015/PN Jkt. Sel dan Putusan No. 213/Pdt.G/LH/2018/PN Plk, menunjukkan perbedaan pertimbangan pembuktian dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak. Meskipun hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam praktik proses pembuktian di pengadilan masih terdapat ketidakk…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…
PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM RAN…
ABSTRAK
RIZAL FAHMI
2025
PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
(LITMAS) TERHADAP ANAK BINAAN DALAM
RANGKA INDIVIDUALISASI PEMBINAAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Suatu
Penelitian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 68) pp.,tabl.,bibl
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak binaan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 202…
PENERAPAN KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA MIKR…
Dalam mengelola usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) diwajibkan untuk memiliki izin usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku UMKM harus memiliki izin yang berbasis pada perizinan berusaha berbasis risiko. Pada realitanya, di Kecamatan Montasik masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perizinan berbasis risiko bagi pelaku UMKM, faktor-fakt…
HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.” Hubungan kemitraan bersifat koordinasi yang menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama, namun terdapat beberapa kasus di Mahkamah Agung yang mana…
