Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TERPIDANA TERKAIT DENGAN…

Sayed Nafiz Muammar

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan atribusi yang jelas kepada Presiden untuk dapat memberikan abolisi terhadap kasus yang dikehendakinya dengan memerhatikan pertimbangan DPR. Dalam aturan tersebut memang tidak disebutkan untuk tindak pidana apa yang dapat diberikan abolisi, akan tetapi umumnya pemberian abolisi ditujukan terhadap tindak pidana yang erat kaitannya dengan politik. Tujuannya untuk meredam konflik d…

SANKSI PERDATA DALAM PENEGAKAN HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH BIAYA PENDIDIKAN DAR…

MUAMMAR FAJARA

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu, pengadilan dapat menentukan agar ibu ikut menanggung biaya tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak dewasa (21 tahun). Namun, dalam pra…

PRARANCANGAN PABRIK ASAM SALISILAT DARI FENOL DAN KARBON DIOKSIDA MENGGUNAKAN…

Muammar Khadafi

Prarancangan pabrik asam salisilat ini menggunakan bahan baku natrium hidroksida dan fenol. Adapun proses produksi dari pabrik ini secara keseluruhan adalah proses kontinyu dimana melibatkan proses utama karboksilasi dengan penambahan CO 2 dan penambahan asam yang berlangsung dalam waktu 330 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan merupakan perseroan terbatas (PT) menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Selain itu, untuk kebutuhan tenaga kerja dalam menjalankan perusahaan a…

EKSISTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS SETELAH LAHIRNY…

SAYED NAFIZ MUAMMAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026 ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah masuknya tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Padahal sebelumnya tindak pidana khusus diatur dalam perundang-undangannya tersendiri. Hal ini menjadi persoalan bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak tindak pidana khusus dan dampak yang ditimbulkan nan…

PHYSICS-INFORMED NEURAL NETWORK UNTUK AKSELERASI SIMULASI KOROSI

MUAMMAR MUFID

Korosi pada baja tulangan dalam beton merupakan permasalahan serius yang dapat mengurangi umur pakai struktur dan meningkatkan risiko kegagalan material. Simulasi korosi menjadi metode yang penting dalam memprediksi distribusi potensial dan memahami pola degradasi material akibat proses elektrokimia. Metode tradisional seperti Finite Element Method (FEM) banyak digunakan, tetapi memiliki keterbatasan dalam efisiensi waktu komputasi, terutama untuk domain yang kompleks. Penelitian ini mengusul…

ESTIMASI POPULASI GAJAH SUMATERA (ELEPHAS MAXIMUS SUMATRANUS TEMMINCK, 1847) …

Muammar F

Informasi akurat mengenai kepadatan dan kelimpahan populasi hewan sangat penting dalam ekologi untuk konservasi satwa. Saat ini masih kurang informasi ilmiah mengenai penghitungan populasi secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur habitat, estimasi populasi dan sebaran spasial Gajah Sumatera. Populasi penelitian adalah Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan sampel penelitian adalah bagian dari populasi Gajah berupa bukti temuan keberadaan Gajah melalui teknik …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK …

Said Muammar Fithra

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS AKTA YANG DIBUATNYA DI KOTA BANDA ACEH Said Muammar Fithra, Ria Fitri, Iskandar A. Gani ABSTRAK Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap akta yang dibuatnya dan menjadi tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Dalam prakteknya, masih terdapat notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya seperti tidak memba…

KECERNAAN IN VITRO PAKAN LENGKAP FERMENTASI BERBASIS PELEPAH RNKELAPA SAWIT (…

Muhammad Habi Feraro Muammar

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecernaan in vitro dari pakan lengkap fermentasi berbasis pelepah kelapa sawit (PKS) dengan penambahan ampas sagu. Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan yang terbuat dari campuran PKS yang difermentasi dengan penambahan ampas sagu dalam berbagai tingkat konsentrasi. Proses fermentasi dilakukan menggunakan inokulum mikroba yang mendukung peningkatan kecernaan pakan. Kecernaan pakan dievaluasi melalui uji in vitro dengan men…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PELAYANAN JAS…

Muammar Rifki

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, dalam kenyataannya konsumen dirugikan disebabkan masih ada pelaku usaha jasa reparasi handphone di Kota Banda Aceh dalam pelayanannya memberikan informasi yang tidak jelas kepad…

PREDIKSI MODULUS ELASTISITAS MATERIAL KOMPOSIT YANG BERPENGUAT SERAT PINANG (…

Muammar Qadafie Yr

ABSTRAK Material komposit adalah penggabungan dua atau lebih material, dinama serat sebagai penguat dan matriks sebagai pengikat. Penggunaan serat alam merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan sifat mekanis dari material komposit. Dalam penelitian ini serat alam yang digunakan adalah serat buah pinang yang keterediaannya melimpah dan pengolahannya relative mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kekuatan lentur dari masing-masing specimen uji yang berpenguat se…


    SERVICES DESK