PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA SUB BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KANTOR W…
Amirah Sakinah
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis ( D3), Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada pihak atau kepada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan lain. Pada pengadilan Negeri Banda Aceh masih ditemukan putusan tentang perkar…
Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/PID.B/2023/PN.SKL memutus perkara atas terdakwa yang melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak dan dijatuhi hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan permasalahannya adalah terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan isi pasal 486 KUHP dan ketidaksesuaian pertimbangan hakim d…
ABSTRAK Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memastikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah, meningkatkan penguasaan tanah dengan cara yang lebih teratur, dan mengurangi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Namun, masih ada kasus di mana sertifikat hak milik dibatalkan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pdt. G/2018/PN jth. Tujuan dari penelitian tesis ini ialah menganalisa dan menguraikan bagaimana …
PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ABSTRAK Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data …
PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…
PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar, dan BI Rate terhadap profitabilitas (ROA) pada PT Bank Aceh Syariah periode 20172025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data dari data sekunder. Data yang digunakan merupakan data time series berupa laporan keuangan triwulanan PT Bank Aceh Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan program komputer Eviews 12. Hasi…