Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLIKASI PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI NOTARIS KAITANNYA DALAM KEDUDUK…

Raifina Oktiva

IMPLIKASI PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI NOTARIS KAITANNYA DALAM KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK Raifina Oktiva Iman Jauhari** Muazzin*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang bertujuan mengatur tentang anatomi akta autentik yang memuat kehendak para pihak yang kemudian notaris menuangkannya dalam akta autentik. Akta autentik dilarang memasukkan kehendak atau keinginan pribadi notaris yang bersangkutan hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undan…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

SUATU TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP JUAL BELI TANAH WARGA NEGARA…

CUT REVIDA ZULFA ALIFIA

ABSTRAK Cut Revida Zulfa Alifia, 2021 DR. M. ADLI ABDULLAH, S.H., MCL. Pasal 33 ayat 1 dan 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam rangka mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, termasuk mengatur mengenai larangan nominee. Namun kenyataannya, di Pulau Sabang terdapat beberapa Warga Negara Asing yang membuka usaha di Gampong Iboih dengan menggunakan nama WNI yang didasarkan pada perjanjian nominee. Padahal, berdasarkan hukum yang …

PELAKSANAAN PERJANJIAN MEMBANGUN DAN BAGI HASIL HASIL PERUMAHAN DAN RUKO DI K…

Iqbal Fadhliyan

ABSTRAK IQBAL FADHLIYAN, PELAKSANAAN PERJANJIAN MEMBANGUN DAN BAGI HASIL PERUMAHAN DAN RUKO DI 2017 BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52), pp, bibl, app (DR, SRI WALNY RAHAYU S.H., M.Hum.) Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian dengan mengacu Pasal 1338 jo Pas…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANAH SAWAH DI KECAMATAN DELIMA KABUP…

Mayasari

ABSTRAK MAYASARI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANAH SAWAH DI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 56), pp., tabl., bibl. (M.JAFAR, S.H., M.Hum.) Di kehidupan manusia peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai objek dalam perjanjian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka berkurang pula luas tanah sehingga antara kebutuhan tanah dengan jumlah l…

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELA…

Kartika Yusuf

Setiap perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks Hukum Adat ada beberapa syarat sahnya perjanjian yaitu apabila dilakukan dengan tunai, terang dan adanya para saksi. Adapun pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul…

WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH

Rahmadzi

ABSTRAK WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,58),pp,bibl,app (Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H.) Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keterangan Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata disebut sebagai unsur subjektif, dan Pasal 1320 ayat (3)…

PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG …

KHAIRUNNISA

ABSTRAK KHAIRUNNISA, PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN 2017 (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG (PENGUMPUL) SUATU PENELITIAN DI WILAYAH ACEH TENGAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv,66),pp.,bibl., Dr. DARMAWAN, S.H.,M.Hum. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA KECIL MELALUI PROGRAM BANTUAN KEU…

Fina Fajrina

ABSTRAK FINA FAJRINA 2017 PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA KECIL MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG) TERHADAP KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 54) pp, tabl, bibl, app. YUSRI, S.H.,M.H. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Peumakmue Gamp…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT (…

CUT MIFTAHUL JANNAH

ABSTRAK Cut Miftahul Jannah : 2017 PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53)pp., bibl. (M. Jafar, S.H., M.Hum.) Dalam Hukum Adat Indonesia, perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah, dalam masyarakat Aceh perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama mawah yaitu m…

PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN DALAM HAL WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SA…

Yastina Faradila

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk jasa perbankan lainnya yaitu safe deposit box, suatu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dimana bank menyewakan kotak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK