Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBANDINGAN TARIF RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT TERHADAP TARIF JAMINAN …

Teuku muhammad khaled

Program Jaminan Kesehatan Acch (JKA) merupakan program Pemerintah Aceh untuk. menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tarif obat, tindakan diagnostik dan laboratorium, tindakan operatif, serta rawat inap antara pasien umum kelas Ill RSU dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan pasien JKA. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross …

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN…

Rosa Lianda Islami

PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Rosa Lianda Islami* Dahlan ** Suhaimi *** ABSTRAK Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Praktiknya pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, akibatnya akta kuasa menjual yang digunakan …

GAMBARAN KEPUASAN PASIEN PENGGUNA ASURANSI JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA) DI RU…

Afrizal faisal

Kepuasan adalah tingkat perasaan yang dirasakan pasien setelah membandingkan antara pelayanan kesehatan yang diterima dengan harapan. Ada lima dimensi untuk mengukur tingkat kepuasan pasien yaitu: bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness). jaminan (assurance) dan empati (empathy)., Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tingkat kepuasan pasien pengguna asuransi jaminan kesehatan Aceh (JKA) terhadap pelayanan kesehatan di ruang…

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…

INTAN SHANIA

TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR Intan Shania* Sanusi** Darmawan*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu d…

PENGGUNAAN FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN PADA BANK BPR BERLIAN GLOBAL

mikyal balqis

ABSTRAK MIKYAL BALQIS PENGGUNAAN FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA 2014 JAMINAN PADA BANK BPR BERLIAN GLOBAL ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,61),pp.,tabl.,bibl. (TEUKU AHMAD YANI,S.H.,M.Hum) Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik …

KOMUNIKASI PADA KANTOR PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH CABANG ACEH

Haryati

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP EKSEKUS…

Izra Fadiya

Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debiturnya cidera janji. Namun sejak adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 untuk dapat melakukan parate eksekusi disyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga putusan tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR PENCATATAN HUTANG UJL (UANG JAMINAN LANGGANAN) PADA PT.PLN (PERSERO)…

CUT MEURAH MUTIARA

RINGKASAN Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencatatan Hutang UJL (Uang Jaminan Langganan) pada PT. PLN (persero) Area Banda Aceh. Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan atau pemakaian tenaga listrik selama menjadi pelanggan reguler sesuai dengan golongan tarif yang ditetapkan berdasa…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL (BPJS)…

Rizqi Alzamna

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945, negara wajib melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, Selanjutnya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaanya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyenggara Jaminan Sosial. Aturan tersebut menjadi dasar hukum bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia berhak menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Namun RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh memili…


    SERVICES DESK