Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debiturnya cidera janji. Namun sejak adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 untuk dapat melakukan parate eksekusi disyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga putusan tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar ratio legis Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, mengkaji dan menganalisis implikasi Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia, serta mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia setelah keluarnya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 .
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menujukkan bahwa dasar ratio legis dikeluarkannya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah karena tidak adanya kepastian hukum dari norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF. Putusan tersebut telah berimplikasi kepada hak parate eksekusi yang dimiliki oleh kreditur serta diperlukan adanya surat pernyataan dari penjual yang menyatakan bahwa objek jaminan yang akan dilelang sudah dalam penguasaan penjual sebelum dilakukan pelelangan objek jaminan di KPKNL. Putusan tersebut juga telah membawa pengaruh bagi Notaris untuk mempertegas klausula cidera janji di dalam Akta Jaminan Fidusia dan pada praktiknya ditemukan ada telah ada Notaris yang sudah melakukan perubahan di dalam aktanya namun ada juga yang belum melakukan perubahan.
Saran dari hasil penelitian ini hendaknya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang juga mempertimbangkan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dikemudian hari. Hendaknya pemerintah segera melakukan penataan ulang terhadap UUJF setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Disarankan pula untuk diadakan sosialisasi bagi para Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia agar semuanya mempunyai pemahaman yang sama mengenai perubahan yang perlu dilakukan dalam Akta Jaminan Fidusia.

Based on Article 15 UUJF, the creditor is given the right to parate execution of the object of the fiduciary guarantee if the debtor is in breach of contract. However, since the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 to be able to parate the execution, it is required that there be an agreement regarding the breach of contract and the voluntarism of the debtor to see the object of the guarantee so that the decision has brought changes in the execution of the fiduciary guarantee. This study aims to examine and analyze the basic ratio legis of the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019, examines and analyzes the implications of the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees, examines and analyzes the role of the Notary in making the Fiduciary Deed after the issuance of the Constitutional Court's Decision No.18/PUU-XVII/2019. This type of research is normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a case approach. Data were collected through library research and field research, then analyzed qualitatively. The results show that the basis for the legal ratio is the issuance of the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 by the Constitutional Court is due to the absence of legal certainty from the norms contained in Article 15 paragraphs (2) and (3) of the UUJF. The decision has implications for the right of execution owned by the creditor and also the need for a statement from the seller stating that the object of collateral to be auctioned is already in the possession of the seller before the auction of the object of collateral at the KPKNL. The decision has also affected the Notary to emphasize the clause on the default in the Fiduciary Guarantee Deed and in practice it was found that there have been Notaries who have made changes in the deed but some have not made any changes. Suggestions from the results of this study should be that the Constitutional Court in deciding a case for judicial review of the law should also consider what impacts it can have in the future. The government should immediately rearrange the UUJF after the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019. It is also recommended to hold socialization for Notaries who make Fiduciary Guarantee Deeds so that all have the same understanding of the changes that need to be made in the Fiduciary Guarantee Deed.