Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…

Maqfirah Ulfa

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…

KONSEKUENSI PENUNDUKAN DIRI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP KETENTUAN QANUN AC…

stephanie tiara christina

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengimplentasikan syari’at Islam salah satunya penerapan peraturan daerah yang disebut Qanun. Sesuai dengan prinsip personalitas keislaman, pemberlakuan Qanun Jinayat ditujukan kepada masyarakat Muslim, namun bagi masyarakat Orang non-Muslim yang terlibat tindak pidana bersamaan dengan orang Muslim memiliki pilihan untuk menundukkan diri dengan sukarela pada qanun Jinayat ataupun mengikuti pilihan hukum yang diatur dalam peraturan lai…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA DITINJAU DARI ASPEK KEAD…

Teuku Alaidinsyah

DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN Teuku Alaidinsyah* Mohd. Din** Teuku Saiful*** ABSTRAK Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau tergangu karena sakit. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya putusan hakim yang tidak menjadikan kondisi lanjut usia yang sakit kedalam pertimbangannya. Dalam hal penjatuhan pidana penjara haruslah benar-benar …

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/…

Musrafiyan

Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 UU Pemda menyatakan bahwa pembatalan Perda dapat dilakukan melalui Kepmendagri, aturan ini didasarkan pada bunyi Pasal 250 ayat (1) bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 251 ayat (1) dimana Perda Provinsi dan Pergub yang bertentangan deng…

PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPA…

Salis Ridha

PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPATEN BENER MERIAH SALIS RIDHA ⁕ IMAN JAUHARI⁕⁕ TEUKU SAIFUL⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Pasal 171 huruf d kompilasi hukum islam. menyebutkan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli w…

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

Nurhaliza

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza* Teuku Muttaqin Mansur** Efendi*** ABSTRAK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) memperbolehkan masyarakat hukum adat mengelola hutan secara lestari di kawasan Hutan Adat. Mengakui lima program kehutanan sosial yaitu, hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraa…

KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRES…

ARIFAH ZAHRA NASUTION

ABSTRAK ARIFAH ZAHRA NASUTION 2024 KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (v, 90) pp., bibl. (Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua…

KEDUDUKAN OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERBANDINGAN DENGAN…

Muhammad Iqbal

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan diri pada konsep Negara Hukum (Rechtstaat) pada perjalanan sejarahnya mengalami berbagai perkembangan dalam bidang ketatanegaraan. Hal ini, juga meliputi perkembangan dalam bidang pengawasan. Oleh karena itu, untuk merespon percepatan reformasi birokrasi, khususnya dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), maka dihadirkanlah lembaga khusus yang ditugaskan mengawasi proses penyelengga…

WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH

Muhammad Toofil

ABSTRAK MUHAMMAD TOOFIL 2024 WANPRESTASI PT ISTIQLAL SARANA WISATA TERHADAP CALON JEMAAH IBADAH UMRAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65). pp.,tabl., bibl. Indra Kesuma Hadi ,S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya PT Istiqlal Sarana Wisata telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam memberangkatkan calon jemaah umrah. hal ini tentu be…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Innayah Putri Tartila

ABSTRAK Innayah Putri Tartila (2024) IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,67), pp., tabl., bibl., app. (Prof. Eddy Purnama, S. H. M. Hum) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepa…


    SERVICES DESK