Electronic Theses and Dissertation

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengimplentasikan syari’at Islam salah satunya penerapan peraturan daerah yang disebut Qanun. Sesuai dengan prinsip personalitas keislaman, pemberlakuan Qanun Jinayat ditujukan kepada masyarakat Muslim, namun bagi masyarakat Orang non-Muslim yang terlibat tindak pidana bersamaan dengan orang Muslim memiliki pilihan untuk menundukkan diri dengan sukarela pada qanun Jinayat ataupun mengikuti pilihan hukum yang diatur dalam peraturan lain. Namun, mekanisme peraturan perundang-undangan belum mengandung pengaturan penundukan diri ini. yang berlaku dan apakah penerapan sanksi cambuk Qanun Jinayat dapat menggantikan sanksi penjara yang diatur dalam KUHP. Penulisan skirpsi ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengaturan penundukan diri masyarakat non-Muslim terhadap ketentuan Qanun Jinayat dan menjelaskan penerapan sanksi cambuk Qanun Jinayat dapat menggantikan sanksi penjara yang diatur dalam KUHP. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan dan melakukan metode wawancara mendalam sebagai bentuk klarifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan metode perundang-undangan, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme pengaturan penundukan diri masyarakat non-Muslim diberlakukan sejak tahap penyidikan di kepolisian dan penerapan sanksi cambuk Qanun Jinayat dapat menggantikan sanksi penjara dalam yang diatur dalam KUHP karena berada dalam satu sistem hukum yang sama. Diharapkan mekanisme pengaturan penundukan diri perlu diatur secara rinci di dalam hukum formil agar terciptanya kepastian hukum yang terjamin bagi seluruh masyarakat di Aceh dan dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum terkait pemberlakuan Qanun di Aceh.

Aceh is a special autonomous region that implements Islamic shari'a, one of which is in the application of local regulations called Qanun. In line with the Islamic individuality principle, Qanun Jinayat's implementation is applied to the Muslim community, but for non-Muslim communities who commit a criminal offense simultaneously with Muslims, then non-Muslim perpetrators of jarimah can choose the choice of law regulated in other laws and regulations or voluntarily submit themselves to Qanun Jinayat. However, the mechanism for regulating this submission is not yet contained in the existing laws and regulations and whether the application of Qanun Jinayat whipping sanction can substitute the imprisonment sanction regulated in the Criminal Code. The aim of writing this thesis was to explaining the mechanism for regulating the submission of non-Muslim communities to the provisions of Qanun Jinayat and explain the application of Qanun Jinayat whipping sanction can substitute imprisonment sanction regulated in the Criminal Code. This study applied the normative juridical approach, which involved literature research and in-depth interviews as a form of data clarification. Three approaches were used in this research: the statutory method, tthe historical approach as well as the case method. The outcomes of this research explained that the mechanism for regulating the submission of non-Muslim communities was enforced since the investigation stage in the police and the application of Qanun Jinayat whipping sanction can substitute the imprisonment sanction regulated in the Criminal Code because it is in the same legal system. It is expected that provisions related to the submission mechanism need to be regulated in detail in formal law in order to create guaranteed legal certainty for all people in Aceh regarding the function of the state is needed to conduct legal socialization related to the enactment of Qanun in Aceh.