Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWAJIBAN PENYEWA RUMAH KONTRAKAN TERHADAP KERUSAKAN PADA SAAT SEWA RNMENYEW…

Qarina Ulfa

Pasal 1548 KUHPerdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Salah satu perjanjian sewa-menyewa di Kecamatan Ulee Kareng adalah perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan, meskipun dalam perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak, namun dalam prak…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…

THE INDONESIA EXPORT RESTRICTION ON MEDICAL SUPPLIES DURING COVIED-19 PANDEMIC.

WAHYUNI SAFITRI

Kebutuhan akan perbekalan kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 menuntut sangat tinggi dan ekspor perbekalan kesehatan masih ada sehingga langka sejak tahun 2020. Untuk menangani situasi tersebut, Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Kemendag) No. 23 Tahun 2020 jo. (Permendag) No. 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Peraturan tersebut berlaku …

PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19…

IZA ZAYA

Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban para pihak, bentuk penerapan risiko panjar dan penyelesaian yang dilakukan para pihak yang timbul akibat perjanjian jasa rias pengantin akibat …

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK DEALER SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP INDENTOR DALA…

MUHAMMAD ICHSAN

Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jika dilihat pada Pasal tersebut penjual memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin mutu terhadap barang yang diperjual belikan. Dalam prakteknya di Banda Aceh jual beli sep…


    SERVICES DESK