PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI RUMANTI MAKEOVER KOTA LHOKSEUMAWE) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI RUMANTI MAKEOVER KOTA LHOKSEUMAWE)


Pengarang

IZA ZAYA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Wardah - 197103012006042001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1703101010242

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

346.07

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban para pihak, bentuk penerapan risiko panjar dan penyelesaian yang dilakukan para pihak yang timbul akibat perjanjian jasa rias pengantin akibat Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang telah membayar panjar pada perjanjian jasa rias pengantin akibat pandemi Covid-19 yaitu pengguna jasa memenuhi pembayaran dan penyedia jasa melakukan jasa rias. Adapun penerapan resiko antara para pihak yaitu saling menanggung kerugian. Upaya penyelesaian pada perjanjian rias pengantin yang telah membayar panjar akibat pandemi Covid-19 yaitu pemberlakuan panjar yang telah dibayarkan berlaku selama nya dalam bentuk panjar.

Section 1464 Civil Code regulates that if a purchase was made through an initial payment, each one of the parties could not annul the purchase by ordering an obtainment or restoring the initial payment . The Indonesian government through the Indonesia’s President’s Decision No.12 of 2020 has decided to consider Covid-19 as a national disaster. This research assessed the rights and obligations of the parties, the implementation form of initial payment’s risk and the settlement process which conducted by the parties that occurred due to the bridal make-up service agreement affected by the Covid-19. The results of this research showed that the rights and obligations of the parties which has paid the initial payment on the bridal makeup service contract due to the Covid-19 pandemic, namely the customer fulfill the payments and service providers perform makeup services. The implementation of risk among the parties is to bear each other's losses. Efforts to resolve the wedding makeup contract that has paid the initial payment due to the Covid-19 pandemic, namely the implementation of the initial payment that has been paid is considered as an initial payment for as long as it is.

Citation



    SERVICES DESK