Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DEFINING THE LEGAL STATUS OF MARINE GENETIC RESOURCES IN AREAS BEYOND NATIONA…

Putri Sandra Atqia

ANALYSIS OF THE SCREENING OBLIGATIONS FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT UND…

ARIFA TRIANA PUTRI NAFILLA

Aktivitas manusia di kawasan di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) semakin memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut. Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ) membentuk kerangka penilaian dampak lingkungan (EIA) dengan proses penyaringan (screening) untuk mencegah kerusakan. Sementara itu, Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) di bawah UNCLOS mengatur EIA untuk penambangan laut dalam melalui prosedur dan standarnya sendiri. Isu utama terletak pada bagaim…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN RN(SUATU …

GIBRAN EL HAJJY

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunak…

LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATION…

CARISSA

Perubahan iklim mengancam hak asasi manusia fundamental dan menyebabkan pengungsian lintas batas, terutama dari negara-negara kepulauan dataran rendah. Namun, mereka yang terdampak tetap tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan kesenjangan normatif antara kerangka kerja perlindungan pengungsi yang ada dan realitas kemanusiaan yang terus berkembang terkait pengungsian akibat iklim. Penelitian ini bertujuan un…

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…

ZIYA ZUMILA

ABSTRAK Ziya Zumila 2025 PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 53), pp.,bibl,. (Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.Hum.) Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Permenkes Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin produksi Kosmetika, setiap kosmetik yang bereda…

STATISTIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWATRN(SUATU PENEL…

ILHAM MILAHI

Statistik kriminal sebagai upaya penanggulangan jarimah khalwat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. Pasal 1 angka 23 dirumuskan khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang mengarah kepada perbutan zina. Namun dalam penanggulangan jarimah khalwat diperlukan informasi jumlah data mengenai jumlah jarimah khalwa…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI HUKUM ADAT GAMPONG LUE…

ACHMAD FARABI

Tindak pidana penganiayaan ringan di lingkungan mayarakat merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya, penganiayaan ringan masih terjadi dan perangkat adat Gampong menghadapi kendala dalam penyelesaiannya. Peradilan adat Gampong menawarkan hasil penyelesaian yang memfokuskan pada perdamaian antar kedua belah pihak. Meski demikian, terdapat permasalahan yang menyangkut tentang mekanisme pe…

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH

FATIN HUMAYRA ZULFA ISHADAMY

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…

ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL…

Sandya Aprillia Haryani

Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Tujuan tesis ini a…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG

WIDYA RAIHAN ZAHRA

ABSTRAK WIDYA RAIHAN ZAHRA, 2025 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v,70), pp., tabl., bibl., app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…


    SERVICES DESK