Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI OLEH PASIEN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD IJARAH JASA PELAYAN…

Muhammad Fajar Ramadhan

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa akad ijarah adalah bentuk perjanjian antara Rumah Sakit dengan pasien, dimana Rumah Sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa, dalam upaya mengobati penyakit yang dialami pasien. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pasien yang tidak melakukan kewajibannya dimana pasien seharusnya membayar atas …

WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN B…

PUTROE NAILUFAR

ABSTRAK PUTROE NAILUFAR, WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha jasa jahit pakaian dan konsumen di kawasan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman dilakukan secara lisan. M…

PERAN NEGARA DARI WARGA NEGARA ASING YANG SUDAH DIJATUHI HUKUMAN MATI DALAM K…

PUTRI RIZKI AFDHILIA

Hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dikurangi (non derogable), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM pasal 3. Namun di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati dalam kasus narkoba berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Subtance (Konvensi Narkotika),1988. Hukuman mati di Indonesia …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RNDALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI …

MUHAMMAD YASIR AULIA

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Tetapi dalam kenyataanya pada transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam j…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI LEMBAH GUNUNG SEULA…

MUHAMMAD HABIL FAHADI

ABSTRAK MUHAMMAD HABIL FAHADI, 2023 (Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Namun kenyataannya masih terdapat kejadian pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lembah Gunung Seulawah. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab t…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN MERCHANDISE (SUATU PENE…

Zuhra Yulisma

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Salah satu perjanjian yang dibuat di Banda Aceh adalah perjanjian pengadaan merchandise yang dalam pelaksanaannya terjadi banyak permasalahan termasuk wanprestasi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apasaja pelaksanaan perjanjian pengadaan merchandise, bentuk dan faktor pe…

FORMING REGULATION FOR READINESS OF EMISSIONS REDUCTIONS PROGRAM IN ACEH, IND…

Tiara haji faradiba

-

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA GRAB BIKE TRANSPORTASI ONLINE…

Silvia Clarissa

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, lebih lanjut dalam pasal 138 ayat (3) UULLAJ pasal dinyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Namun dalam prakteknya tidak ada regulasi yang mengatur mengenai transportasi online roda dua sehingga dianggap tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan te…

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …

LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN…

Syauqi Nabhan Razali

Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 11 Ayat (1) UU ITE menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan …


    SERVICES DESK