Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN DI WILAYAH ZEEI DALAM PERSPEKTIF HUKUM I…

RAZES ALKHWADIFA

Terdapat beberapa peraturan internasional dan nasional yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi setiap pihak yang memiliki kapasitas untuk menjaga konservasi ikan di laut lepas seperti pasal 117 dan pasal 118 UNCLOS 1982 yang mengamanatkan kerja sama negara-negara dalam konservasi pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan di dalam pengelolaan serta konservasi perikanan itu se…

THE AIRSPACE SECURITY REGARDING AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) FROM N…

CUT ZURRATURRAHMI

THE OBLIGATION OF PARIS AGREEMENT 2015 IN REDUCING CARBON EMISSIONS (CASE STU…

M. OFANS HASZ

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGA…

FANI YURNALIS

ABSTRAK Fani Yurnalis 2022 WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 109) pp., bibl., app., tabl. Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perba…

PENERAPAN REUSAM GAMPONG UNTUK MENCEGAH PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK DI SUNG…

WISNU TRI ADMAJA

Keberadaan Sungai memiliki arti penting secara ekologi dan ekonomi, yaitu sebagai sumber keanekaragaman plasma nutfah hayati yang dimanfaatkan oleh ikan-ikan air tawar hingga dijadikan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat sekitarnya. Sejak beberapa tahun terakhir Sungai Krueng Itam mulai mengalami berbagai permasalahan lingkungan seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan menggunakan bahan …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN HANDPHONE EKS--…

Teuku Maury Darwin

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, berhak untuk memilih barang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk mendapatkan informasi yang benar,jelas dan jujur, berhak untuk didengar keluhannya, berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk mendapatkan pembinaan, berhak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, serta berhak un…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMARNBARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAMRNL…

HASRA DIANA

ABSTRAK Hasra Diana, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM LAYANAN EKSPEDISI PT GLOBAL JET EXPRESS (PT J&T EXPRESS) BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp., bibl., tabl., app. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang-barang setelah pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati oleh p…

PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (SU…

Lisa Febriani

Dalam Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penulisan skr…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

WANPRESTASI PENUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI RN(SUATU…

NAZIRAFIKA

Peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Namun dalam Pasal 4 Perpres No. 82 Tahun 2018 disebutkan bahwa peserta mandiri merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah yang termasuk dalam Peserta Bukan PBI. Peserta mandiri tersebut terikat hubungan kontraktual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu kewajib…




    SERVICES DESK