Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (SU…

Lisa Febriani

Dalam Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penulisan skr…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

WANPRESTASI PENUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH PESERTA MANDIRI RN(SUATU…

NAZIRAFIKA

Peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI). Namun dalam Pasal 4 Perpres No. 82 Tahun 2018 disebutkan bahwa peserta mandiri merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah yang termasuk dalam Peserta Bukan PBI. Peserta mandiri tersebut terikat hubungan kontraktual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu kewajib…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP APLIKASI GRABFOOD ATAS INFORMASI JAMINAN HALAL…

Neilul Maqfirah

Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditentukan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan Pemerintah Aceh secara khusus membentuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 35 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal”. Namun dalam praktek transaksi jual beli menggunakan aplikasi GrabFood…

PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGELOLAAN PERIKANAN TA…

Putri Indah Maya Sari

Berdasarkan Deklarasi Stockholm tahun 1972 dibentuklah komisi lingkungan tingkat dunia yaitu World Commission on Environment and Development (WCED). Pada tahun 1987 WCED dalam laporan yang berjudul “Our Common Future” dimana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa Pengelo…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAL SEGEL RN(SUATU PENELIT…

MUHAMMAD RINALDI FACHRY

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli bal segel pihak pembeli membayar biaya panjar terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli. Sisa pelunasan dibayar pada saat penjual menyerahkan barang. Namun kenyataannya penjual sering tidak memenuhi presta…

EUROPEAN UNION’S PESTICIDES BANNING; LEGAL STUDY FROM AGREEMENT ON THE APPL…

YOLANDA PUTRI ABSHARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi Standar Internasional yang diinginkan oleh Perjanjian SPS dalam mengatur perdagangan dan pemanfaatan pestisida di Uni Eropa dan untuk mengidentifikasi kewajiban negara yang diturunkan dari standar internasional sebagai standar nasionalnya serta untuk menemukan solusi yang tepat sebagai alternatif pestisida berbahaya. Hasilnya berdasarkan Pasal 3 Perjanjian SPS, Anggota dapat memutuskan tindakan SPS mereka pada standar intern…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENEL…

WIDYA SYAHRANIE HIDAYAH

Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia harus dihormati oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun yang terjadi di dalam perjanjian ini adalah pihak calon pekerja migran Indonesia tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, sehingga perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia antara PT Anugerah Diantas Cabang Medan dengan calon pekerja migran terdapat wanprestasi yang di…

THE FOREIGN VESSEL SINKING POLICY IN ERADICATING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNR…

RICHARD AL KHALIK

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing berkaitan dengan kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan nasional di bidang perikanan. Kerugian Indonesia akibat IUU Fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahun. Banyak kapal penangkap ikan asing yang melakukan IUU fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Hal itu membuat Indonesia telah menenggelamkan kapal asing untuk memberantas IUU fishing. Pasal 56 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa t…

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI NASABAH YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 RN(SU…

Febby Adinda

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi pada industri keuangan konvensional tetapi juga terjadi pada keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah di Indonesia salah satunya pada PT Bank X Syariah. Nasabah PT Bank X Syariah mendapatkan kendala dalam pembiayaannya yaitu mengalami penurunan dalam perekonomiannya selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, PT Bank X Syariah memberikan suatu cara yaitu restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P…


    SERVICES DESK