Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHAD…

FAUZAN ABIYYU ZIHNY

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengatur bahwa akomodasi yang layak dan hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk menjamin agar penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi, kesulitan dalam menyampaikan keterangan, atau bahkan dianggap tidak cakap secara hukum. Namun dalam praktiknya, banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan…

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

RAJIV EHSAN MUSYAFFA

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembu…

PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI SISTEM TILANG ELEKTRONIK (SUATU PENELITIA…

DARIN ZALFA ALYA

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penindakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,, oleh karena itu dalam hal penegakkan aturan yuridis, kepolisia…

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SU…

LAYATUSSHYRA

Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mau di rehabilitasi dikarekan masih kurangnya edukasi dan informasi terkait pentingnya rehabilitasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku t…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PE…

MEI YUNITA

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataanya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, masih saja ditemukan kasus y…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITI…

Aminullah

Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP, mengatur tentang pencurian ternak yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun meskipun sudah dilarang, kenyataannya pada tahun 2021-2023 masih banyak terdapat kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian hewan ternak, untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian hewan ternak serta untuk men…

PELAKSANAAN DIVERSI BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

M. Aca Hasryansyah Putra

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice. Salah satu implementasi restorative justice di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada Pasal 362 KUHP. Namun dalam penerapan Diversi berbasis restorative justice masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kepolisan Resor Kota Banda Aceh. Tujuan Penelitian skripsi ini ialah untuk menjelaskan pener…

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICEIN HANDLING CHILD ASSAULT (A RESEARC…

Meuthia Fathiya Erlison

Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif (RJ) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kejaksaan Tinggi Aceh, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya melalui keadilan restoratif. Namun, penerapannya dalam praktik masih banyak kendala, yaitu kendala penerapan keadilan restoratif dalam kasus keke…

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUM…

Tiara Pebrina Raseki

Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapa…

LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FEMICIDE IN INDONESIA AND COSTA RICA

AZZURA ZAIFA SALSABILLA

Di Indonesia, tingkat pembunuhan perempuan masih berfluktuasi dan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan hukum dan dokumentasi femisida yang komprehensif di Indonesia. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Rekomendasi Umum Nomor 35 dari CEDAW mengamanatkan negara peserta untuk memerangi segala bentuk kekerasan berbasis gender terhad…


    SERVICES DESK