Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …

RAMZA MUNFAJARI

ABSTRAK Ramza Munfajari, 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp., tabl., bibl. Mahfud, S.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA PADA ETNIS ROHINGYA (…

FARDIAN MUHAMMAD ZAKY

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang tindak pidana penyelundupan manusia yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Namun pada faktanya, tindak pidana tersebut masih terjadi pada kasus penyelundupan etnis Rohingya di wilayah hukum Polresta Band…

STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG…

Amira Najwa Aziz

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 yang akan digunakan pada tahun 2026. KUHP baru mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer. Namun, implementasi efektif dari perubahan ini akan memerlukan penyesuaian signifikan dalam sistem peradilan pidana dan kes…

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…

Nadiya Astri

Nadiya Astri, (2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53)pp.,tabl.,bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU…

FADHIL HENDRI

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun sudah diancam dengan hukuman tersebut, namun masih banyak terdapat penambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah u…

THE URGENCY FOR NATIONAL COMPANIES TO CONSTRUCT ANTI-SEXUAL VIOLENCE POLICY A…

MIFTAH MARDHATILLAH MUKAMMIL

Kekerasan dan pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi lanskap kompleks perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan seksual di perusahaan-perusahaan Indonesia melalui implementasi Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual. Artikel ini menguraikan kerangka legislatif yang ada, menekankan keterbatasannya dan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang komprehensif. Diskusi ini menyoroti celah dalam ketentuan hukum saat ini, terutama terkait dengan bentuk pelece…

PENJATUHAN UQUBAT TA’ZIR PENJARA TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (…

RAMA GUNAWAN

ABSTRAK Rama Gunawan, 2023 Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara pal…

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND

Muhammad Yanis

ABSTRAK Muhammad Yanis 2024 ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64)pp.,bbibl.,app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, pada praktik perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legend di Indonesia dianggap tidak halal dengan alasan salah satunya yaitu satu akun y…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 88/PID.B/2023/PN BNA T…

ASYRA ALQADRI

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 88/Pid.B/2023/Pn.Bna, memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban RK dan AT. Akibat perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam putusan itu, telah dihadirkan alat bukti berupa Visum et Repertum yang memuat tentang luka korban. Namun, pada kenyataannya terdapat kekurangan penyebutan luka yang diterima oleh Korban s…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LAL…

Nadya Khairani

ABSTRAK Nadya Khairani, (2024) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (di Wilayah Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,66)pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 7 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak…


    SERVICES DESK