Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (ST…

Fariz Rifqi Faisal

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran KIP dan Panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN PADA…

Muna Amira

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataannya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Namdua Yamin Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mo…

PELAKSANAAN TUGAS WALI NANGGROE DALAM PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DI ACEH (SUATU P…

TEUKU RIFFAT AHMAD SYAFIQ

Pasal 39 huruf f Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe mengamanatkan kepada Wali Nanggroe untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh seperti lembaga-lembaga adat di Aceh, namun pada faktanya, masih banyak terdapat lembaga-lembaga adat di Aceh yang belum dilaksanakan pembinaan dengan maksimal, seperti pada lembaga adat panglima laot di Aceh. Wali Nanggroe belum melaksanakan pembinaan secara komprehensif kepada setiap lembaga adat di Aceh sebagai…

PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN PADA PENGGUNA ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN…

ABSTRAK Muhammad Faris ‘Atha 2024 Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Pada Pengguna Alat Bantu Penangkapan Ikan Jenis Rumpon Melalui Lembaga Peradilan Adat Laot (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65) pp., bibl., Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. Penangkapan ikan oleh nelayan di Aceh sering kali melibatkan konflik yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan dalam merebut w…

WANPRESTASI TERHADAP HAK UPAH PELATIH DALAM PERJANJIAN KEPELATIHAN (SUATU PEN…

CUT MAHARANI AZZURRA

Dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan terdapat dua jenis perjanjian untuk melakukan perkerjaan yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya menerima upah dan perjanjian pemborongan, dalam hubungnan hukum antara pelatih dengan klub sepak bola dituangkan dalam bentuk perjanjian namun kenyataan yang terjadi meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara klub sepak bola dengan pelatih, masih ada penyimpa…

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALA…

Dian Fazira

ABSTRAK DIAN FAZIRA (2024) TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN SEBAGAI PEMALSUAN DATA DALAM PINJAMAN DARING (ONLINE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 78), pp., bibl., tabl. Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H Tindak Pidana penyalahgunaan identitas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanp…

PENERAPAN PENYITAAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR DI JAL…

MUHAMMAD REZA RIZQULLAH

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 juncto Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan paling …

WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBELIAN RUMAH TOKO DI WILAYAH TANGERANG (STUDI KASUS…

ABDI SURYASYAH AKBAR

Putusan Nomor 2176 K/Pdt/2020 antara PT. Jaya Real Property, Tbk dan Dewi Setyorini dalam Perjanjian Pembelian Ruko di wilayah Tangerang, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua belah pihak melakukan wanprestasi, dikarenakan PT. Jaya Real Property, Tbk dianggap lalai dalam memberikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan SPP (Surat Persetujuan Pembelian), serta kurang telitinya Dewi Setyorini dalam menandatangani PPJB dan telat membayar cicilan yang menyebabkan kerugian bagi kedua belah pi…

PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK P…

T. Farraz Nafira

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut konsep pembuktian terbalik yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana. Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan adanya perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan dan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja …

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRU…

MISBAH HUSSUDUR

ABSTRAK Misbah Hussudur 2023 PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH OLEH PEMBORONG DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55), pp.,bibl. Mustakim, S.H., M.Hum Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat ditegaskan juga bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai unda…


    SERVICES DESK