Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT SENGKETA PERDATA YANG BERKEKU…

PRAMUDIYANTI SARAGIH

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang bertujuan merealisasikan amar putusan. Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg memuat ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Keberhasilan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh proses pemeriksaan perkara, tetapi juga oleh pelaksanaan eksekusinya. Berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi sering kali mengakibatkan tertundanya pemenuhan ha…

PEMENUHAN HAK BAGI PENGGUNA JASA PADA OBJEK WISATA ARUNG JERAM (SUATU PENELIT…

Zeta Dwi Alwiyanda Wardiansyah

Wisatawan sebagai pengguna jasa dari suatu objek wisata berisiko tinggi tentunya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata. Pemenuhan hak bagi pengguna jasa telah tercantum jelas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan adanya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun, dalam…

PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG …

KHAIRUNNISA

ABSTRAK KHAIRUNNISA, PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN 2017 (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG (PENGUMPUL) SUATU PENELITIAN DI WILAYAH ACEH TENGAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv,66),pp.,bibl., Dr. DARMAWAN, S.H.,M.Hum. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) OLEH PPAT DI KAB…

AYU TAMALA

ABSTRAK AYU TAMALA 2017 PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN LANGKAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66 ), pp, bibt. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S. H,. M. Hum) Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) menyatakan: “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. Pendaftaran ya…

GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DAL…

Tamardi Arief

ABSTRAK GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI (Suatu Penelitian di Puskesmas Beutong dan Puskesmas Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,58) pp., bibl. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitka…

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PATAH TITI DALAM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUA…

Riski Ramadana

RISKI RAMADANA : 2017 ABSTRAK PROSES PENYELESAIAN PERKARA PATAH TITI DALAM PEMBAGIAN WARISAN SECARA KEKELUARGAAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58), pp., tabl., bibl. (Syamsul Bahri, S.Hi., M.A) Dalam pembagian warisan di Aceh yang mengikuti hukum Islam dan juga hukum adat, dikenal suatu aturan yaitu patah titi. Aturan ini dipakai pada suatu keadaan dimana ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan ahli waris tersebut meninggalkan anak. Berdasarka…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/…

Annesa Alwaris Desky

Pasal 35 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian pada yayasan atau pihak ketiga. Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 140 /PK/Pdt/2015 dalam penelitian ini, Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 35 ayat (5) sebagaimana mestinya. Kesalahan penerapan hukum dalam …

TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN PEMILIK BANGUNAN AKIBAT PE…

Fahrul Amri

ABSTRAK Fahrul Amri, 2016 Mustakim, S.H., M.Hum. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu. Seiring untuk meningkatkan pelayanan PT. PLN (Persero) kepada pelanggan maka banyak dilakukan pendirian t…

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA …

YULIA SUSANTRI

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN Yulia Susantri* Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samp…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH(SUATU PENELITI…

SYARIFAH RIZKA

ABSTRAK Syarifah Rizka PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN 2014 DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 68). pp., bibl., app. (MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum) Jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bu…


    SERVICES DESK