Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA PENJUALAN…

Muhammad Albar Hanafi

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Namun dalam praktik penjualan sparepart sepeda motor di Kec. Bandar, Simalungun masih ditemukan pelaku yang mencamtumkan klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjela…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSUMEN DARI KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG…

Dhia Shalshabilla

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 ayat (3) konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Namun, dalam praktik transaksi yang dilakukuan melalui aplikasi TikTok, terjadi ketidaksesuaian antara deskripsi produk dengan barang yang diterima, dan kendala pengajuan komplain, sehingga merugikan konsumen. Tujuan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab dan lingkup perlindungan hukum yang seharusnya diterima kons…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI RNMETERAI ELEKTRONIK (SUATU…

Tasya Rizka Zulvia

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya, penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam proses distribusi kepada konsumen.…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA SPA HOME SERVICE (SUATU PENELITIA…

REGI RASTIVA PRANA

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha tidak menepati pesanan, waktu penyelesaian, dan janji pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang tidak menepati pesanan maupun janji pelayanan dan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi k…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK SE…

Dinda Riska Aulia Ramadhani

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Namun dalam praktik jual beli produk pakaian melalui aplikasi Shopee di Kota Banda Aceh masih sering terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, baik dari segi ukuran, bahan, warna, maupun kualitas, yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi k…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MIE ACEH DI KOTA BANDA ACEH

T. Aldyan Saputra

Perlindungan konsumen terkait kehalalan produk menjadi isu krusial, terutama di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam. Salah satu sektor yang masih menghadapi tantangan adalah produksi mie Aceh di Kota Banda Aceh. Meskipun bahan-bahannya halal, praktik pengolahan yang kurang higienis berpotensi merusak kehalalan produk. Sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dipasarkan. …

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT…

T.M AL-ALAM DEWANTARA

ABSTRAK T.M AL-ALAM DEWANTARA, (2025) TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN PADA UNIT GAWAT DARURAT (Suatu Penelitian Di Rumah Sakit PT. Arun Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 66), pp., bibl.,app (Eka Kurniasari, S.H., M.H.,LL.M) Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menjelaskan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung j…

PEMENUHAN GARANSI BAGI KONSUMEN RANGKA ESAF (ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAM…

Zakky Muharrir

Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktiknya terdapat karat pada sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF yang diproduksi oleh PT.AHM (Astra Honda Motor) sebelum Oktober 2023 tidak mendapatkan garan…

PEMENUHAN HAK BAGI PENGGUNA JASA PADA OBJEK WISATA ARUNG JERAM (SUATU PENELIT…

Zeta Dwi Alwiyanda Wardiansyah

Wisatawan sebagai pengguna jasa dari suatu objek wisata berisiko tinggi tentunya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata. Pemenuhan hak bagi pengguna jasa telah tercantum jelas dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan adanya “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan lebih khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Namun, dalam…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KETIDAK JELASAN PENYAMPAIAN INFORMASI PROSEDUR…

Sy. Nayla Aztia

Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan dalam setiap kegiatan promosi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidak jelasan penyampaian informasi terkait syarat dan ketentuan promosi diskon yang tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak terbaca secara langsung dalam promosi diskon yang dilakukan oleh Indomaret Kota Banda Aceh. P…


    SERVICES DESK