Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

FUNGSI PERADILAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM (STUDI ANALISIS TERHAD…

Teuku Pitra Mulia

Pengadilan merupakan instansi terakhir tempat para subjek hukum mencari keadilan, para pihak yang telah menyerahkan keputusan penyelesaian melalui jalur pengadilan memberi makna sudah tidak ditemukannya upaya penyelesaian lain lagi sehingga pengadilan sebagai sebuah institusi pemutus penyelesaian haruslah dapat memberi sebuah keputusan yang pasti terhadap sesuatu hal dengan berpegang teguh serta berpihak pada kebenaran, sehingga sebuah keputusan pengadilan yang telah inkracht haruslah dengan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TAT…

RENDI YURISTA

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Rendi Yurista Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah keputusan disebut fiktif karena sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata u…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAM…

Nelly Mulia Husma

A REGULATION AUTHORITY OF THE SUPREME COURT A Juridical Review on the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 on A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision ABSTRACT Nelly Mulia Husma? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? Article 1 of the Supreme Court Regulation Number 4, 2016 regarding A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision, it regulates that “the regulation regulates “A Ban on A Judicial Review of Pre-Trial Decision”. The consequence on this regulation …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA…

Erna Kurniawati

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH ABSTRAK Erna Kurniawati Adwani Mujibussalim Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGATURAN DIVERSI DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN PERATURAN M…

Muhammad Nasir

DIVERSION REGULATION OF LAW NUMBER11 YEAR 2012 AND SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4 YEAR 2014 OF REPUBLIC OF INDONESIA Muhammad Nasir Mohd. Din Efendi ABSTRACT Diversion is a concept of transfer settlement of children cases from the criminal justice process to the outside of criminal justice system process as provided in Article 1 Paragraph (7) of Law No. 11 year 2012 on the Juvenile Crime Justice System and Article 3 of Supreme Court Regulation of Republic of Indo…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEKUASAAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN …

Ully Herman

ABSTRAK Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya hanya mengikat dilingkungan Makamah Agung, sehingga tidak dapat mengikat lembaga lain. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 akan merusak tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dalam hal pelimpahan apakah itu pemeriksaan…

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAM…

Azanil Fajri

Amandemen UUD NRI 1945 Ke-III membagi Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum dan cheks and balances dalam rangka mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang independen, termasuk dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama yang diamanatkan kepada Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 mengembalikan proses seleksi hakim menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan bukan kewenangan Komisi Yudisial. Padahal salah satu semangat Ama…

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN …

Riki Yuniagara

Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nom…

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, PEMANFAATA…

Muthmainnah

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PADA BADAN PERADILAN SE-ACEH Oleh : Muthmainnah NIM : 1409200070082 Pembimbing: 1. Dr. Hasan Basri, SE, M.Com 2. Dr. rer.pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc ix ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerinta…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/PDT.G/2014/MS-SGI TEN…

MUHAMMAD ZUBIR

ABSTRAK MUHAMMAD ZUBIR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/Pdt.G/2014/MS-Sgi TENTANG PENGASUHAN ANAK 2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,50) pp., bibl., app. AZHARI, S.H., MCL, M.A. Dalam hal pengasuhan anak sering kali para wali memperebutkan hak asuh terhadap anak yang telah meninggal kedua orang tuanya. Salah satunya kasus yang terjadi antara Yuslina sebagai Penggugat dan Saudah sebagai Ter…


    SERVICES DESK