Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KOMERSIALISASI PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN PENCIPTA DI KECAMATAN SYIAH KUALA …

Syifa Hasvia Putri

Pasal 9 angka 3 UUHC menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.” Selanjutnya pasal 10 UUHC juga memberikan penegasan bahwa “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.” Namun, kenyataannya pada saat ini mas…

WANPRESTASI HUTANG PIUTANG SECARA LISAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI…

Azmy Sahara Sitorus

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kbj Tergugat adalah Asben Malau melakukan wanprestasi hutang piutang yang dibuat secara lisan dengan jaminan bilyet giro. Penggugat beberapa kali melakukan somasi, namun tidak pernah ditanggapi oleh tergugat. Putusan majelis hakim justru menjatuhi putusan yang mengalahkan penggugat dengan alasan tidak melakukan somasi sebagaimana diatur sesuai Pasal 10 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Pasal 1238, Pasal 12…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAK…

Nurhasanah

Istilah Desersi terdapat dalam KUHPM, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan yaitu dalam Pasal 87 KUHPM yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Namun, Tindak Pidana Disersi ini tetap terjadi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab Prajurit …

PERLINDUNGAN DATA RAHASIA PRIBADI KONSUMEN PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN…

Desi Afriyani

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di samping itu data pribadi konsumen juga dilarang untuk disebarkan secara tanpa hak. Dalam hal ini Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bers…

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHA…

RAYNALDI RAHMAN ISMAWAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur didalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan modus operandi t…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIR…

DWIYANTI

Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Namun dalam kenyataannya CV. Perdana Express menggunakan aturan tambahan yang…

KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUA…

Dinu Rahmatul

ABSTRAK DINU RAHMATUL (2023) KEWAJIBAN PENGANGKUT UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU PENELITIAN PADA TRAYEK TAPAKTUAN-BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua penumpang …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN PADA…

EZA RIDWAN FIRMANSYAH

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya …

TINDAK PIDANA MENIRU ATAU MEMALSUKAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK DIPASARKAN (SUA…

RIZKI AMRIZAL

Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Meskipun sudah diatur ancaman hukuman yang berat namun dalam kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi termasuk di wilayah hukum Penga…

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …


    SERVICES DESK