PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA (SUA…
ABSTRAK
TEUKU DHAFIR,
(2020)
PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 52) pp.,bibl.,tabl
(Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.)
Berdasarkan poin ke-2 (kedua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 04/2010) tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan reha…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAK…
Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada Pasal (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 t…
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TAN…
ABSTRAK
Gusfindra Siddiq,
(2025)
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TANPA SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI (Analisis
Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Sgi)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 63).,pp.,tabl.,bibl.,App.
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan yang kemudian telah diubah melalui Undang-Un…
DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 62/PID.B/2023/PN.BIR DAN PUTUSAN NOM…
Pertimbangan Hakim yang teliti, baik dan cermat menjadi aspek penting dalam pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Namun, dalam pratik masih…
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUA…
ABSTRAK
Fitri Ramayani, 2025 KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN TERHADAP MANUSIA SILVER JALANAN)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( vi, 66 ), pp.,tabl., bibl.
Dr. Nursiti, S.H., M.Hum.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal Pasal 76I menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi …
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA KORBAN DALAM …
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal Mengenai penyelidikan tindak pindana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian t…
PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SU…
Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian t…
PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS…
ABSTRAK
Nafa Faradina,
(2025)
PENCABULAN ANAK OLEH OKNUM
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR 168/Pid.Sus/2023/PT. PLK)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54) pp., bibl., app.
( Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa,
sehingga anak memerlukan perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Perkara
pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PT.Plk merupaka…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PE…
Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. kini, tidak harus melalui Pemidanaan Konvensional tetapi dapat diselesaikan dengan pendekatan alternatif seperti metode Restorative Justice di Kepolisian. Peraturan terkait Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Penerapan penyelesaian oleh Polresta Banda Aceh dengan mempertimbangkan pada s…
