Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH …

Wahyu Kuncoro

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH ANTARA WILAYATUL HISBAH DAN PENYIDIK KEPOLISIAN Wahyu Kuncoro1, Husni2, Efendi3, M. Gaussyah4 Penyidikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan Pasal 133 UU Pemerintahan Aceh masih terjadi dualisme, karena masing-masing Penyidik Polri dan Penyidik PPNS dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Akibat, sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak diajukan kepada Penyidik PPNS dan…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENGATURAN HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF PENANAMAN MODAL

Zakiyatul Shadri

Teori Paradigma elektik yang dikemukakan oleh John H Dunning yaitu teori investasi yang dikenal dengan istilah O.L.I yang isinya ownership, location determinant, dan internalization. Dari tiga pillar ini terdapat location determinant yang berkaitan dengan keunggulan lokasi yang menjadi tempat negara tujuan destinasi investasi. Salah satu yang ikut mempengaruhi investasi adalah sisi hukum, berupa jangka waktu hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang di atur dalam undang-u…

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLIND…

Arsudian Putra

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012) Arsudian Putra Azhari Darmawan ABSTRAK Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum baru memposisikan anak di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah serta lebih jauh lagi dianggap melegalkan secara tidak langsung perbuatan tercela …

PENJATUHAN UQUBAT TA’ZIR PENJARA TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (…

RAMA GUNAWAN

ABSTRAK Rama Gunawan, 2023 Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara pal…

PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP SERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KE…

Putra Pratama Sinulingga

Pembelaan terpaksa merupakan upaya dalam melindungi diri yang dilakukan karena adanya suatu serangan yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum. Pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia yakni pada Pasal 49 KUHP ayat (1) dan ayat (2) tentang pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Pada kenyataannya korban yang melakukan pembelaan terpaksa yang seharusnya dilindungi dan dimaafkan perbuataannya oleh hukum namun …

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK …

Ibnu Mulya

ABSTRAK Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan skema jual beli dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, pada prakteknya pembiayaan murabahah menyebabkan masalah dalam pegembalian pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah diterangkan dalam Qs. An-Nisa (4):29, dan Qs. Al-Baqarah (2):275-280. Selain dalil Al-Quran pengaturan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah juga diterangkan dalam Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 55 UU No.21 Tah…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

TRIANI SARI PUTRI

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam peny…

PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH YANG MENGAKIBATKAN…

RAYYAN RAMADHIA

Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang=Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Pemalsuan (valscheid in geschriften). Pasal 263 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian terhadap orang lain, dikenakan hukuman dengan hukuman penjara selama lamanya 6 (enam) tahun. Namun pada kenyataannya, kejahatan pemalsuan surat khususnya surat tanah semakin marak terjadi karena didapati adanya oknum-oknum yang memb…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Riki Guswandri

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Riki Guswandri* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau dalam undang-undang pidana khusus. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pertama kali dinyatakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bad…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL JENIS GALIAN C (SU…

GHINA RIZKY ATHAYA

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan pertambangan illegal yang bersifat merusak lingkungan walaupun hal ini sudah diatur secara jelas …


    SERVICES DESK