TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERKARA PELANGGARAN QANUN K…
ABSTRAK
Filman Ramadhan, TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERKARA PELANGGARAN QANUN KHALWAT (SuatuPenelitian di Wilayah HukumMahkamahSyar’iyahSigli)
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 65) pp,. tabl,. bibl.
DR. MOHD .DIN , SH., M.H.
Main hakimsendiri(eigenrichting)merupakansuatutindakpidanayaituberbuatsewenang-wenangterhadap orang-orang yang dianggapbersalahkarenamelakukansuatukejahatan.KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) tidakmengatursecarakhususm…
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TREND KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH R…
SEKAR FENNY HARYATI,
2014 KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TREND KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 60), pp., tabl., bibl.
Rizanizarli, S.H., M.H
Remaja adalah usia transisi antara anak dengan dewasa, pada usia tersebut remaja sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh baik maupun buruk, yang datang dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga remaja b…
PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDA ACEH
YUSNIDARIANTI, PENANGANAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KOTA BANDA ACEH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 71), pp., tabl., bibl.
MOHD. DIN, S.H., M.H.
Kejahatan jalanan (street crimes) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), pemerasan (Pasal 368), pemerkosaan atau rape (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 35…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 14/PID.B/200…
ABSTRAK
NURUL AKLA: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON No. 14/Pid.B/2005/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60) pp., tbl, bibl., app
NURSITI, S.H., M.HUM
Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu: “Barang siapa sengaja dan direncanakan terlebih dahulu meram…
SUATU KAJIAN TENTANG DEKRIMINALISASI TINDAK PIDANA ABORSI TERHADAP KORBAN PER…
Menurut KUHP aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Aborsi diatur di dalam Pasal 299, 346, 347,348, dan 349. Tidak ada pengecualian terhadap aborsi. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya di dalam Pasal 75 yang mengatur tentang : ayat (1) setiap orang dilarang melakukan aborsi. ayat (2) disebutkan larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan (a) indikasi kedaruratan medis dan (b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyeba…
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Ko…
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 98,menyatakan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Namun dalam kenyataannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana terhadap korban penganiaya…
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENYIDIKA…
ABSTRAK
Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia didasarkan atas asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence). Namun dalam kenyataannya pada penyelesaian perkara pidana masih terdapat penyidik yang melanggar hak – hak korban seperti melakukan pemukulan dan penembakan. Sesuai Pasal 95 KUHAP, korban seharusnya mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas perlakuan pemukulan dan penembakan yang dilakukan penyidik. Akan tetapi banyak korban yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak …
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI O…
CUT NILA SARI, PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 70), pp., tabl., bibl.
Riza Nizarli, S.H., M.H.
Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan p…
PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PENERTIBAN L…
ABSTRAK
IRVAN MURSALIN, PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA
2013 DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PENERTIBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp; tabl; bibl.
(AINAL HADI S.H. M.Hum.)
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga bina…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO
NOMOR: 206/Pid.B/2011…
Para terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi ,yaitu dengan Pasal 170 (2) ke-3, Pasal 170 (1), dan Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP isi pasalnya menyebutkan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang bersalah diancam pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut, dengan hukuman penjara terhadap terdakwa I enam tahun, terdakwa II satu tahun, terdakwa III…
