Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI NOMOR: 19/PDT.G/2018/PA.GS…

Aldi Zil Ikram

Dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985 menyatakan surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa saksi di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Dalam Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst majelis hakim…

CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN MAHK…

Muhammad Nizar

Perceraian merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Perceraian dapat diajukan oleh suami (cerai talak) atau dapat pula diajukan oleh istri (cerai gugat) dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SY…

CUT THARI DITYA

ABSTRAK CUT THARI DITYA, 2020 TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terdapat dalam TINJAUAN HUKUM masyarakat dan dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu d…

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN P…

Maman Supriadi

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PENELITIAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) Maman Supriadi Darmawan Teuku Muttaqin Mansur Abstrak Ketentuan hukum acara perdata mengenai kompetensi relatif Peradilan terdapat pada Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu g…

TINJAUANTERHADAP PROSES PERKAWINAN MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (SUATU PENELIT…

NURUL FAJRI

ABSTRAK NURUL FAJRI, TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN 2017 MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA (Suatu Penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp., bibl., tabl., app. (Muzakkir Abubakar, S.H.,S.U.) Proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mengenai pelaksanaan tata cara dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebuah perkawinan aka…

PEMBAGIAN HARTA POH ROH SETELAH PUTUS PERKAWINAN KARENA KEMATIAN DALAM MASYAR…

Syamsiah

ABSTRAK SYAMSIAH, 2017 PEMBAGIAN HARTA POH ROH SETELAH PUTUS PERKAWINAN KARENA KEMATIAN DALAM MASYARAKAT ADAT GAYO (Suatu Penelitian Di Kecamatan Silih Nara Kabuten Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,77),pp., bibl. (Dr. Darmawan, S.H., M.Hum) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik indonesia, yang …

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP PENERAPAN U…

M. Nur

PERLINDUNGAN KORBAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (Studi Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan dan Peradilan Adat Gampong di Kota Langsa Provinsi Aceh) M. Nur Iman Jauhari Azhari ABSTRAK Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip harus dipersaksikan dan dipersulit, tujuannya untuk dapat melindungi perempuan. Setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya, perceraian diluar pengadilan masih …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH A…

MELIA

ABSTRAK Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Namun dalam kenyataannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016, hakim memutukan bagian yang diterima oleh bekas isterinya lebih besar dari bekas suam…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK