Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH PENGUASAAN MATERI PECAHAN TERHADAP KEMAMPUAN PERHITUNGAN HARTA…

Robisa Putra

ABSTRAK Kata Kunci: Penguasaan, Materi Pecahan, Perhitungan, Harta Warisan dan Ilmu Faraidh Matematika tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kimia, biologi, fisika, dan teknik, tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan dalam bidang agama. Dalam ilmu Islam khususnya, seperti perhitungan harta waris sangat besar kaitannnya dengan matematika yaitu pecahan. Untuk mengetahui hubungan antara materi peca…

ASURANSI TERHADAP OBJEK AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. B…

MUHAIYAT

Asuransi dalam perjanjian kredit modal kerja merupakan suatu upaya preventif dan antisipatif yang dilakukan oleh seseorang yang akan mengawali suatu usaha. Kredit modal kerja merupakan salah satu alternatif agar seorang pengusaha mendapatkan pinjaman modal dari bank. Namun, sebagai langkah pencegahan dari terjadinya kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, maka pinjaman tersebut harus mendapatkan jaminan berupa objek agunan yang harus diasuransikan. Sebagaimana yang tercantum d…

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI IND…

TRI NANDA SUWARDI

Perlindungan hukum terhadap merek dagang asing terkenal di Indonesia di atur dalam Pasal 6 huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis oleh karena itu pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak, namun implementasinya khususnya di Indonesia pelanggaran merek yang sudah terkenal …

PERAN PEGAWAI PENGAWAS DALAM UPAYA PELAKSANAAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI P…

SAFITRI MELATI

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ukiran Bermotif Pinto Aceh

Leny Novianti

ABSTRAK LENY NOVIANTI, PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP UKIRAN BERMOTIF PINTO ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52), pp., tabl., bibl.,app. (PROF DAHLAN, S.H., M.H.) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), mendefinisikan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumu…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RNTOTO GELAP (TOGEL)…

Marliza Siregar

Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana dinyatakan bahwa Perjudian dilarang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meskipun ancaman hukuman sangat berat, perjudian toto gelap (togel) masih saja terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resort R…

PENETAPAN AHLI WARIS ATAS ORANG HILANG (MAFQUD) DISEBABKAN TSUNAMI RN(SUATU P…

Reza Juanda

ABSTRAK REZA JUANDA, 2015 SYAMSUL BAHRI, S.HI., M.A. Pada tanggal 26 Desember 2004, bencana alam tsunami menghantam Aceh. Bencana alam tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang luar biasa. Korban jiwa yang meninggal, meninggalkan berbagai masalah hukum: salah satunya mengenai warisan. Mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui status hidup matinya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan. Tujuan penulisan ini…

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZI…

supriadi

ABSTRAK SUPRIADI, PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP 2015 TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (iv, 57)., pp., bibl., ( Mukhlis., S.H., M.Hum. ) Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertamba…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT/MESUM BERDASARKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 200…

PUTRI SAHADAT BANCIN

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum merupakan salahsatu dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku juga di Kota Subulussalam. Larangan khalwat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimana dinyatakan bahwa khalwat hukumnya haram dan dilarang dalam Syariat Islam. Bagi pelaku diancam dengan hukuman cambuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Namun pada kenyataannya di Kota Subulussalam masih banyak terjadi p…

ASPEK HUKUM DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PER…

hadyan nahri




    SERVICES DESK