STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-X/2012 TENTANG…
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C(2), 28D(1), 28E Ayat 2 dan 3, 28H Ayat 2 dan 3, karena telah mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya…
THE COMPARISON BETWEEN THE SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE (SCSL) AND THE EXTR…
ABSTRACT
Yastina Faradila,
2014 THE COMPARISON BETWEEN THE SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE (SCSL) AND THE EXTRAORDINARY CHAMBERS IN THE COURTS OF CAMBODIA (ECCC) IN RELATION TO JUDGE COMPOSITION AND THE JURISDICTION
Faculty of Law Syiah Kuala University
(iv, 58), pp., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M
In an attempt to promote justice and end impunity for the atrocities committed by warring factions in Sierra Leone, the UN and the S…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAY…
ABSTRAK
Trisno Nazli Syaputra, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAYAN
2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 59) pp,. tabl,. bibl., app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Be…
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME
ABSTRAK
Erru Tri Prayogo PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TERORISME
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 69). pp., bibl.
(RIZA NIZARLI, S.H., M.H)
Selama beberapa tahun terakhir ini kejahatan telah berkembang semakin pesat dan meresahkan masyarakat. Pada tindak pidana terorisme telah menjadi bentuk kejahatan yang makin destruktif dengan ruang lingkup global. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pe…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 9 QANUN KOTA BANDA ACEH NO…
Ketentuan pengaturan penertiban hewan ternak diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak, yaitu pada pasal 4 pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternak di dalam kota. Pelaku pelanggaran diancam denda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Namun dalam penerapannya belum terlaksana sepenuhnya.
Penulisan skripsi ini bertu…
PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR RNDALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIM…
Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota. Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan pula bahwa Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar. Kehadiran PKL di Kota Banda Aceh telah menunjukkan dampak negatif bagi lingkungan per…
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAANRNDI PASAR YANG DISELESAIKAN DI…
ABSTRAK
USWATUL HUSNA, PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Majelis Adat Aceh Wilayah Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv, 62) pp. tabl. bibl,
(Dr. Mohd. Din, S.H, M.H,.)
Penganiayaan merupakan perbuatan pidana dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang …
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH GEUCHIK DI WILAYAH HUKUM PE…
ABSTRAK
(NURHAFIFAH, S.H., M.Hum.)
Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai barang bukti untuk suatu hal yang digunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan hingga dapat menimbulkan kerugian maka di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Meskipun undang-undang telah melaran…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAMENA NOMOR: 63/PID.B/2010/PN…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, merupakan dasar hukum pemidanaan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor: 63/Pid.B/2010/PN.Wmn. Namun, dasar pemidanaan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi…
PELAKSANAAN HAK RETENSI RNPADA PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL RN(SUATU P…
ABSTRAK
ANNISA WINA KINANTI , PELAKSANAAN HAK RETENSI PADA
2014 PERJANJIAN PENGADAAN KAROSERI MOBIL (Suatu Penelitian Pada CV. Usaha Maju)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
( iv, 52 ) pp., bibl., app.
T.AHMAD YANI, S.H., M.Hum.
Hukum perjanjian memiliki sifat timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Pada perjanjian pengadaan karoseri mobil, pihak penyedia jasa memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan membuat karoseri mobil…
